JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 dinilai sebagai momentum strategis untuk memperkuat sinergi antarkementerian dalam menangani konflik pertanahan yang berpotensi menghambat pembangunan dan investasi.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Dirjen PSKP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Iljas Tedjo Prijono, usai menghadiri pembukaan acara di Jakarta International Convention Center, Rabu (11/6/2025).
“Dengan adanya kolaborasi antar kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), permasalahan pertanahan dapat diselesaikan secara lebih terintegrasi guna mendukung kelancaran pembangunan,” ujar Iljas.
Ia menilai, inisiatif ICI 2025 yang digagas Kemenko IPK layak diapresiasi karena menghadirkan ruang bersama bagi seluruh kementerian/lembaga untuk berkontribusi dalam ekosistem pembangunan nasional, khususnya terkait penyelesaian sengketa pertanahan.
“Kami mengapresiasi Kemenko IPK yang telah mengoordinasikan beberapa kementerian, termasuk Kementerian ATR/BPN. Forum ini menjadi wadah kolaboratif untuk bersinergi demi memberikan kontribusi optimal bagi kesejahteraan masyarakat, sebagaimana visi yang disampaikan Presiden Prabowo,” jelas Iljas.
Dirjen PSKP menekankan bahwa peran pihaknya dalam mendukung pembangunan infrastruktur sangat erat kaitannya dengan penyediaan kepastian hukum atas tanah. Menurutnya, berbagai tantangan masih dihadapi, terutama dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, investasi, maupun program strategis seperti transmigrasi.
“Pemberian kepastian hukum atas hak tanah kerap menghadapi kendala, terutama dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan, investasi, dan kini juga mulai menyentuh program transmigrasi,” lanjutnya.
Iljas berharap sinergi yang terbangun melalui forum seperti ICI dapat terus diperkuat, sehingga penyelesaian konflik pertanahan dapat dilakukan secara komprehensif, adil, dan mendukung iklim investasi nasional.
“Kolaborasi ini menjadi salah satu bentuk konkret dari sinergi antar kementerian yang dikoordinasikan oleh Kemenko IPK, dan kami berharap terus berlanjut,” tutupnya. (*)
