JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Sebagai instansi vertikal yang memiliki satuan kerja (Satker) di daerah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) perlu menerapkan strategi komunikasi publik yang tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Harison Mocodompis, dalam arahannya pada Kamis (17/7/2025).
“Harus ada semacam sense of crisis yang tinggi di antara teman-teman. Tidak cukup hanya menjalankan program dengan baik, menaati SOP (Standar Operasional Prosedur), dan mengikuti aturan main pelaksanaan program. Kita juga harus peka terhadap sentimen masyarakat dan media yang berkembang hari ini,” ujar Harison saat memberikan pengarahan pada penutupan evaluasi dan analisis kinerja program dan kegiatan Kementerian ATR/BPN triwulan II tahun 2025 secara daring.
Ia menekankan pentingnya kemampuan Satker di daerah untuk membaca isu-isu strategis, baik yang bersifat positif maupun negatif. Satker, kata Harison, diharapkan menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi yang berimbang kepada publik di wilayah masing-masing.
“Contohnya kasus Mbah Tupon di Yogyakarta, yang mendapat atensi publik luar biasa. Namun, persoalan hukum yang terjadi mendapat framing seolah-olah merupakan kesalahan prosedural dari Kementerian ATR/BPN. Terima kasih kepada Pak Dony (Kepala Kanwil BPN Daerah Istimewa Yogyakarta) yang bersedia memberikan keterangan kepada media seperti CNN dan Kompas, sehingga isu ini tidak berkembang liar,” jelas Harison.
Pada kesempatan yang sama, Harison juga menyoroti pelaksanaan indeks strategi komunikasi yang tengah dijalankan oleh seluruh Satker Kementerian ATR/BPN di berbagai daerah. Indeks tersebut mencakup empat komponen utama, yakni Paid Media, Earned Media, Owned Media, dan Shared Media.
“Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan engagement, bukan hanya dalam pemberitaan dan kegiatan kehumasan Kementerian ATR/BPN, tapi juga terhadap program-program yang Bapak/Ibu jalankan di daerah, agar pesannya benar-benar sampai ke masyarakat,” ungkapnya.
Pertemuan daring ini turut dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN, serta para Kepala Kanwil BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajaran. (*)
