DENPASAR, BERITAANDALAS.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa transformasi layanan pertanahan harus berjalan seiring dengan perubahan perilaku masyarakat.
Ia menyebut porsi pelayanan publik di lingkungan Kementerian ATR/BPN mencapai 75–80 persen dari total pekerjaan sehingga membutuhkan prinsip pelayanan yang kuat dan relevan dengan perkembangan zaman.
“Dua isu utama dalam pelayanan publik adalah proses yang lama dan praktik pungutan liar. Ini harus ditangani melalui perubahan pola pikir sekaligus perbaikan sistem. Ekspektasi masyarakat sekarang berbeda; mereka ingin dilayani dengan cepat dan bersih,” ujar Menteri Nusron saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Bali, Rabu (26/11/2025).
Menurutnya, generasi pemohon layanan pertanahan ke depan didominasi masyarakat yang tumbuh dalam budaya digital dan memiliki sikap kritis terhadap ketentuan maupun pelayanan publik. Generasi ini tidak mentoleransi praktik percepatan berbayar atau layanan yang tidak sesuai aturan. Dengan kemudahan teknologi, mereka juga cepat menyampaikan keluhan melalui media sosial. Perubahan perilaku tersebut harus dibaca dan ditindaklanjuti melalui transformasi menyeluruh.
Menteri Nusron menjelaskan bahwa perubahan layanan harus dimulai dari dua aspek utama, yakni sistem dan sumber daya manusia (SDM). Pada aspek sistem, ia menekankan pentingnya penyederhanaan proses bisnis, penguatan akuntabilitas, serta digitalisasi layanan.
“Proses yang ada hari ini tidak salah, tetapi sudah tidak relevan untuk kondisi sekarang. Infrastruktur IT harus diperkuat. Digitalisasi adalah kunci untuk mengurangi pungli dengan mengurangi tatap muka. Saat ini HT dan Roya sudah digital, berikutnya kita akan masuk ke layanan peralihan hak secara elektronik,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, dari total tujuh juta berkas layanan yang diterbitkan Kementerian ATR/BPN setiap tahun, sekitar 4 persen berasal dari Provinsi Bali. Karena itu, kualitas SDM menjadi faktor krusial dalam menjaga mutu layanan pertanahan. Menteri Nusron meminta jajarannya tidak hanya memiliki kapasitas dan kapabilitas, tetapi juga integritas yang kuat.
Dunia pelayanan, lanjutnya, bergerak sangat dinamis. Seluruh jajaran diminta terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan.
“Kalau tidak berubah dan tidak meningkatkan kualitas diri, kita akan digulung oleh zaman,” tegasnya.
Dengan penataan sistem dan peningkatan SDM, Menteri Nusron berharap jajaran Kanwil BPN Provinsi Bali dapat memberikan layanan pertanahan yang cepat, bersih, transparan, dan sesuai ekspektasi masyarakat masa kini.
“Perubahan perilaku masyarakat itu nyata. Karena itu, transformasi layanan harus dilakukan, bukan hanya untuk menjawab kebutuhan publik, tetapi juga agar institusi kita tetap relevan,” pungkasnya.
Kegiatan pembinaan diawali dengan laporan kinerja yang disampaikan Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, I Made Daging. Hadir mengikuti arahan Menteri, para Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Bali. Menteri Nusron turut didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian. (*)
