OGAN KOMERING ILIR, BERITAANDALAS.COM – Kebijakan larangan pemutaran musik remix dan DJ dalam kegiatan hiburan terbuka, seperti acara hajatan, mendapat dukungan dari pengusaha orgen tunggal (OT), pelaku orkes, hingga kalangan ulama di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Kebijakan tersebut dinilai sebagai salah satu upaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba di tengah masyarakat.
Dukungan itu disampaikan dalam diskusi dan deklarasi larangan musik remix dan DJ yang digelar di Mapolres OKI, Senin (9/11/2026).
Kapolres OKI AKBP Agung Adhitia Prananta mengatakan, upaya pemberantasan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk para pelaku usaha hiburan, untuk bersama-sama mencegah penyalahgunaan narkoba.
Menurutnya, pembatasan musik remix dan DJ merupakan salah satu langkah yang dilakukan sebagai tindak lanjut program prioritas Kapolri melalui Operasi Sarang Narkoba. Kebijakan ini didasarkan pada penilaian bahwa kegiatan hiburan tertentu berpotensi menjadi tempat berkumpulnya pengedar maupun pengguna narkoba.
“Peran serta masyarakat sangat kami harapkan, terutama dalam melakukan pengawasan terhadap keluarga dan tetangga agar tidak menjadi pecandu narkoba,” ujarnya.
Agung menegaskan, kebijakan tersebut bukan berarti melarang masyarakat menjalankan usaha orgen tunggal. Para pengusaha tetap diperbolehkan beroperasi dengan membawakan jenis musik selain remix dan DJ.
“Kami tidak melarang usaha orgen tunggal. Yang kami larang adalah lagunya. Silakan diganti dengan lagu-lagu lain yang sesuai,” tegasnya.
Dukungan terhadap kebijakan tersebut juga disampaikan Rindi, salah satu pengusaha orgen tunggal di Kayuagung.
Ia menyebut para pelaku usaha hiburan pada prinsipnya mendukung pembatasan musik remix dan DJ demi menjaga lingkungan masyarakat dari potensi dampak negatif penyalahgunaan narkoba.
“Kami sebagai pengusaha orgen tunggal mendukung kebijakan ini. Usaha hiburan tetap bisa berjalan tanpa harus memutar musik remix atau DJ. Yang terpenting, hiburan tetap bisa dinikmati masyarakat tanpa menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan,” ujar Rindi.
Dukungan serupa datang dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten OKI, H. Muazni. Ia menilai, pencegahan peredaran narkoba membutuhkan keterlibatan bersama, termasuk melalui pengawasan terhadap kegiatan hiburan yang berlangsung di tengah masyarakat.
Menurutnya, hiburan semestinya menjadi sarana mempererat silaturahmi dan menghadirkan kegembiraan. Karena itu, kegiatan hiburan harus tetap memperhatikan norma agama, nilai kesusilaan, serta ketertiban masyarakat agar tidak membuka peluang terjadinya penyalahgunaan narkoba maupun perilaku negatif lainnya.
“Kami mendukung langkah ini sebagai bagian dari ikhtiar menjaga masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya narkoba. Hiburan boleh saja, tetapi harus tetap memperhatikan norma agama, nilai kesusilaan, dan ketertiban masyarakat. Jangan sampai kegiatan yang seharusnya membawa kegembiraan justru menjadi pintu masuk bagi kemudaratan,” kata Muazni. (Ludfi)
