JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan penertiban terhadap 11 korporasi yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Penertiban dilakukan melalui evaluasi dan pengkajian terhadap Hak Guna Usaha (HGU) masing-masing perusahaan, dengan rekomendasi penanganan berupa pencabutan seluruh atau sebagian HGU, serta tidak diperpanjang atau diperbaruinya hak atas tanah.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid mengungkapkan, bahwa 11 perusahaan pemegang HGU tersebut direkomendasikan oleh Kabareskrim Polri untuk ditindaklanjuti melalui penertiban hak atas tanah.
Berdasarkan penelusuran terhadap beneficial ownership atau pemilik manfaat, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki keterkaitan dengan investor dari Korea Selatan, Malaysia, Singapura, serta sejumlah investor dalam negeri.
“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini,” ujar Menteri Nusron dalam konferensi pers rapat koordinasi (rakor) evaluasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan pemegang HGU di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Jakarta, Senin (9/11/2026).
Penanganan tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dan Bareskrim Polri terkait korporasi yang terindikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Kementerian ATR/BPN, penanganan terhadap 11 korporasi tersebut dikelompokkan ke dalam lima klaster.
Klaster pertama, pencabutan HGU secara keseluruhan.
Terdapat tiga perusahaan yang direkomendasikan untuk dikenai pencabutan seluruh HGU, yakni PT MIB dengan luas 4.000 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; PT RKA dengan luas 11.558,11 hektare di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat; serta PT SKM dengan dua bidang HGU seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Rekomendasi pencabutan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, antara lain luas lahan terbakar yang melebihi 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran yang berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.
Klaster kedua, HGU tidak diperpanjang atau diperbarui.
Kebijakan ini diberlakukan terhadap eks HGU PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Hak atas tanah tersebut telah berakhir pada 2020 dan tidak akan diberikan perpanjangan, pembaruan, maupun penataan kembali. Pertimbangannya meliputi ketidaksesuaian sarana dan prasarana serta kejadian kebakaran yang berulang.
Klaster ketiga, tidak diberikan HGU dan/atau izin usaha perkebunan.
Klaster ini mencakup tiga perusahaan yang hingga saat ini belum memiliki HGU, yaitu PT ANI seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Kementerian ATR/BPN memutuskan untuk tidak mempertimbangkan pemberian HGU kepada ketiga perusahaan tersebut. Selain itu, Kementerian ATR/BPN akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait pertimbangan pencabutan izin usaha perkebunan masing-masing perusahaan.
Klaster keempat, pencabutan sebagian HGU.
Penanganan ini diterapkan terhadap PT SAE yang memiliki HGU seluas 1.510,2639 hektare di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Rekomendasi pencabutan sebagian hak didasarkan pada kondisi lahan terbakar yang tidak melebihi 50 persen serta adanya ketidaksesuaian sarana dan prasarana.
Klaster kelima, pendalaman lebih lanjut terhadap rekomendasi pencabutan HGU.
Terdapat tiga perusahaan yang penentuan pencabutan sebagian atau seluruh HGU-nya masih memerlukan kajian lebih mendalam. Ketiganya adalah PT STP dengan HGU seluas 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare; PT API dengan HGU seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare; serta PT JMS dengan HGU seluas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare.
Pendalaman terhadap ketiga perusahaan tersebut dilakukan untuk memastikan validitas data dan kelengkapan hasil pemeriksaan sebagai dasar penetapan keputusan pencabutan HGU, baik sebagian maupun seluruhnya.
Menteri Nusron menegaskan bahwa setiap tindakan administratif terhadap hak atas tanah harus memiliki landasan hukum yang jelas dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penanganan kasus ini mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.
Proses penanganan juga telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengkajian awal, gelar kasus awal, penelitian dan kajian hasil penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir dan penyusunan rekomendasi penyelesaian kasus.
“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ungkap Menteri Nusron.
Rakor tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, serta dihadiri para kepala badan, wakil menteri, dan perwakilan jajaran Kabinet Merah Putih. Menteri Nusron turut didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (*)
