JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Indonesia menghadapi ancaman bencana yang tinggi. Terhitung sejak awal tahun hingga 6 November 2026, tercatat sebanyak 2.304 kejadian bencana di Tanah Air. Kondisi ini menjadi pengingat pentingnya memperhitungkan risiko bencana sejak tahap perencanaan pembangunan wilayah.
Dalam rangka memperingati Hari Tata Ruang Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar talkshow bertema ‘Menata Ruang, Merajut Ekosistem: Menuju Negeri Tangguh Iklim dan Bencana’. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mendorong perubahan pendekatan penataan ruang yang tidak hanya berorientasi pada ketersediaan lahan, tetapi juga mengutamakan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
“Kondisi ini (tingginya jumlah bencana) menunjukkan bahwa upaya pengurangan risiko bencana perlu dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan. Karena itu, penataan ruang harus menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi potensi ancaman bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang, dan memastikan pembangunan berlangsung di lokasi yang aman,” ungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, saat menyampaikan pidato dalam Talkshow Hari Tata Ruang Nasional di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Berdasarkan data kejadian bencana sepanjang 2026, sebanyak 94,27% merupakan bencana hidrometeorologi, sedangkan 5,73% lainnya merupakan bencana geologi. Kejadian bencana tersebut didominasi oleh kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta cuaca ekstrem. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan wilayah disusun dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan potensi ancaman bencana.
Sekjen ATR/BPN menegaskan bahwa penataan ruang perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya pencegahan bencana agar pembangunan tidak justru meningkatkan kerentanan suatu wilayah. Penataan ruang bukan sekadar mengatur lokasi yang boleh dibangun, melainkan juga memastikan pembangunan berlangsung di tempat yang tepat dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung lingkungan, dan keberlanjutan wilayah.
Upaya tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Regulasi ini mengamanatkan agar penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) di setiap tingkatan, mulai dari nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota, memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta mitigasi risiko bencana. Selain menjadi instrumen mitigasi pada tahap prabencana, RTR juga berperan sebagai acuan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana.
Dalam proses penyusunannya, aspek kebencanaan telah menjadi salah satu pertimbangan utama RTR. Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Suyus Windayana menjelaskan, bahwa identifikasi ancaman dan kerentanan bencana diintegrasikan ke dalam RTR dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Selain itu, pengendalian pemanfaatan ruang harus dilakukan secara konsisten agar aktivitas pembangunan tidak menambah risiko bencana di suatu wilayah.
“Sekarang kita sudah mengeluarkan PP Nomor 34 Tahun 2026, jadi kalau dulu perubahan tata ruang itu satu kali dalam lima tahun, sekarang kita bisa lakukan perubahan tata ruang secara parsial. Jadi daerah mana yang ada kebijakan khusus, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, nanti kita bisa lakukan perubahan. Tata ruangnya tetap dinamis, tata ruangnya tidak stagnan,” terang Suyus Windayana.
Dalam talkshow tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, melalui pidato yang dibacakan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, Lilik Kurniawan, turut menekankan pentingnya penataan ruang dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana. Menurutnya, tata ruang tidak hanya menjadi landasan mitigasi, tetapi juga acuan untuk menentukan lokasi aman, jalur evakuasi, dan tempat pengungsian saat bencana terjadi, sekaligus menjadi dasar rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Pembangunan yang berkualitas bukan hanya pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan, tapi juga pembangunan yang mampu mengurangi risiko dan melindungi kehidupan. Prinsipnya, pemulihan tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi harus menjadi kesempatan untuk mengurangi risiko dan membangun wilayah yang lebih aman,” ujar Lilik Kurniawan saat membacakan pidato Menko PMK.
Talkshow Hari Tata Ruang Nasional ini dihadiri Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta.
Melalui peringatan Hari Tata Ruang Nasional, Kementerian ATR/BPN berharap kesadaran dan kolaborasi seluruh pihak dalam mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan semakin meningkat. Dengan perencanaan yang memperhitungkan risiko bencana, pembangunan diharapkan tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga mampu melindungi masyarakat, meningkatkan ketangguhan wilayah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim, serta menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. (*)
