OGAN KOMERING ILIR, BERITAANDALAS.COM – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terus berupaya mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat melalui program Lentera Desa. Tak sekadar menghadirkan berbagai layanan pemerintahan langsung ke desa, program ini juga menjadi ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengungkapkan persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
Komitmen tersebut terlihat dalam kegiatan Lentera Desa di Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam, dan Desa Burnai Timur Kecamatan Pedamaran, Selasa (17/11/2026).
Dalam kegiatan itu, Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki turun langsung menemui warga dan berdialog untuk mendengarkan kebutuhan serta berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di masing-masing desa.
Beragam layanan dihadirkan untuk memudahkan masyarakat, mulai dari pemeriksaan kesehatan, posyandu, pelayanan bagi warga lanjut usia, administrasi kependudukan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, perizinan berusaha, bantuan kursi roda, hingga pelayanan pajak daerah.
Muchendi mengatakan, pelayanan jemput bola merupakan upaya pemerintah memastikan seluruh lapisan masyarakat, terutama warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan, dapat memperoleh akses layanan secara lebih mudah.
Menurutnya, antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa kehadiran pemerintah secara langsung di tengah warga masih sangat dibutuhkan.
“Alhamdulillah, masyarakat sangat antusias menyambut dan berpartisipasi dalam setiap pelayanan publik yang kami hadirkan. Melalui Lentera Desa, kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan kemudahan layanan sekaligus bisa menyampaikan langsung apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan di desa,” kata Muchendi.
Di luar pelayanan publik, dialog bersama masyarakat menjadi salah satu agenda penting dalam kegiatan tersebut. Berbagai persoalan mengemuka, mulai dari kebutuhan perbaikan infrastruktur jalan, fasilitas pasar, kepastian legalitas tanah, hingga keterbatasan jaringan telekomunikasi.
Di Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam, kondisi infrastruktur jalan menjadi salah satu aspirasi utama masyarakat. Menanggapi hal itu, Muchendi mengatakan pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas jalan di berbagai wilayah OKI.
Namun, dengan cakupan wilayah yang luas dan keterbatasan anggaran, pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat urgensi dan skala prioritas.
“Untuk tahun-tahun mendatang, jalan poros di desa ini akan masuk prioritas secara bertahap,” ujarnya.
Selain infrastruktur, masyarakat juga menyampaikan harapan agar insentif bagi ustadz, ustadzah, dan guru mengaji dapat ditingkatkan. Muchendi mengatakan, usulan tersebut akan diupayakan sesuai ketentuan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Sementara itu, di Desa Burnai Timur Kecamatan Pedamaran, aspirasi masyarakat lebih banyak berkaitan dengan pengembangan fasilitas ekonomi, kepastian legalitas kepemilikan tanah, serta peningkatan akses telekomunikasi.
Ketua Karang Taruna Desa Burnai Timur, Sutisna, menyampaikan perlunya renovasi pasar lama agar lebih layak digunakan. Menurutnya, perbaikan fasilitas pasar penting untuk menunjang aktivitas perdagangan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.
Persoalan lain disampaikan tokoh masyarakat, Ngadiono, terkait legalitas kepemilikan tanah. Warga eks transmigrasi yang telah puluhan tahun menetap di wilayah tersebut masih menghadapi kendala dalam memperoleh sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah.
Keterbatasan jaringan telekomunikasi juga menjadi keluhan masyarakat. Akses sinyal yang belum memadai menyulitkan warga berkomunikasi dan memperoleh informasi, sekaligus menghambat pemanfaatan berbagai layanan berbasis digital.
Menanggapi persoalan tersebut, Muchendi meminta Dinas Perkebunan berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan di sekitar wilayah Burnai Timur untuk membantu renovasi pasar desa. Upaya itu dilakukan dengan tetap mempertimbangkan status pasar sebagai aset milik desa.
Terkait persoalan legalitas tanah, ia meminta instansi terkait segera melakukan inventarisasi dan pemetaan secara menyeluruh terhadap wilayah eks transmigrasi yang berpotensi menghadapi persoalan serupa. Langkah ini dinilai penting agar pemerintah memiliki data dan gambaran yang jelas dalam menentukan langkah penyelesaian.
Sementara untuk mengatasi keterbatasan jaringan telekomunikasi, Muchendi meminta kepala desa segera berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) OKI guna mengupayakan peningkatan akses internet di wilayah tersebut.
“Kita punya program internet gotong royong. Nanti Pak Kades koordinasikan dengan Diskominfo. Mudah-mudahan dalam waktu singkat sinyal sudah kuat,” katanya.
Muchendi menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui Lentera Desa akan menjadi bahan evaluasi dan perhatian pemerintah daerah. Setiap persoalan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan, tingkat kebutuhan, serta kemampuan keuangan daerah.
Apresiasi terhadap program tersebut juga disampaikan Trisno, warga Desa Bumi Harapan, Kecamatan Teluk Gelam. Ia menilai Lentera Desa memberikan manfaat nyata karena masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pemerintahan tanpa harus datang langsung ke pusat pemerintahan.
Menurutnya, kemudahan tersebut sangat dirasakan oleh kelompok lanjut usia dan warga yang memiliki keterbatasan akses transportasi.
“Semoga layanan jemput bola melalui Lentera Desa ini dapat terus dilaksanakan dan diperluas ke desa-desa lainnya, khususnya wilayah dengan jumlah penduduk besar dan akses pelayanan yang masih terbatas,” harapnya. (Ludfi)




































