OGAN KOMERING ILIR, BERITAANDALAS.COM – Rencana pengadaan kendaraan dinas bagi pimpinan DPRD Ogan Komering Ilir (OKI) senilai Rp5,1 miliar menuai sorotan masyarakat, ditengah isu defisit dan efisiensi anggaran. Sejumlah pihak menilai pengadaan ini sebagai bentuk pemborosan, terlebih saat kondisi ekonomi masyarakat masih sulit.
Ketua Perkumpulan Bende Seguguk, Ahmad Akbar menilai, DPRD OKI sebaiknya membatalkan rencana pembelian mobil dinas tersebut dan memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang masih banyak mengalami kerusakan.
“DPRD juga harus lebih fokus menyelesaikan persoalan defisit anggaran di OKI. Pak Bupati saja membatalkan pembelian mobil dinas baru,” tegas Akbar.
Senada, Firman, warga Kayuagung, juga meminta DPRD OKI untuk menunda pembelian kendaraan dinas. Ia menilai kondisi ekonomi masyarakat yang sulit saat ini belum tepat untuk pengadaan kendaraan baru.
“Untuk makan saja banyak masyarakat yang susah. Jalan masih banyak yang rusak, lebih baik anggaran itu digunakan untuk kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Bupati OKI Beri Penjelasan: Ini Sudah Dibahas dan Disepakati
Menanggapi sorotan tersebut, Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki memberikan penjelasan terkait pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD.
Menurutnya, pengadaan ini telah melalui pembahasan dan kesepakatan antara Pemkab OKI dan DPRD sejak tahun sebelumnya. Ini bukanlah keputusan yang diambil secara tiba-tiba ditengah situasi defisit.
“Anggaran itu sudah dibahas lebih dulu dan sudah ada kesepakatan antara pemda dan DPRD,” jelas Muchendi kepada wartawan, Selasa (1/7/2025).
Muchendi menegaskan bahwa pengadaan ini dilatarbelakangi oleh kondisi kendaraan dinas pimpinan DPRD yang sudah tidak layak pakai. Sementara itu, mobilitas pimpinan dewan cukup tinggi dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan reses ke lapangan.
“Saya meyakini ini kebutuhan mendesak. Kendaraan mereka sudah tidak layak, sedangkan mereka punya mobilitas tinggi, apalagi saat reses dan agenda kedewanan,” tegasnya.
Bupati juga menekankan bahwa kondisi infrastruktur jalan yang belum optimal dibeberapa wilayah OKI menjadi pertimbangan penting. Kendaraan dinas yang memadai dibutuhkan untuk menunjang kelancaran tugas pimpinan dewan.
“Kita tahu jalan banyak yang belum baik. Aktivitas mereka jangan sampai terganggu karena kendala kendaraan,” tambah Muchendi.
Meski demikian, Bupati Muchendi memastikan Pemkab OKI tetap berkomitmen untuk memprioritaskan kebutuhan masyarakat, terutama dalam penanganan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
Dengan penjelasan ini, Bupati berharap masyarakat dapat memahami bahwa pengadaan kendaraan dinas bukan untuk kepentingan pribadi pimpinan dewan, melainkan sebagai bagian dari upaya memperlancar pelayanan dan kerja DPRD dalam mengawal aspirasi warga OKI. (Ludfi)
