OGAN KOMERING ILIR, BERITAANDALAS.COM – Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) H. Muchendi Mahzareki menekankan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 harus selaras dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto yang terangkum dalam Asta Cita.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) RKPD Kabupaten OKI di Aula Bappeda OKI, Rabu (30/4/2025).
Muchendi menyoroti pentingnya sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Sebagai contoh, pemerintah pusat kini fokus pada swasembada pangan melalui pembangunan bendungan dan irigasi primer. Pertanyaannya, bagaimana dengan irigasi sekunder dan tersier?. Apakah air benar-benar sampai ke sawah-sawah masyarakat?” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Muchendi, penyusunan RKPD 2026 harus benar-benar in line atau sejalan.
“Jangan sampai pusat atau provinsi melangkah ke kanan, kita justru ke kiri. Kita bisa kehilangan momentum,” tegasnya.
Dalam sambutannya, Bupati Muchendi juga menekankan enam poin penting lainnya yang harus menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD 2026:
- APBD 2026 harus mengakomodasi visi dan misi kepala daerah, sekaligus melanjutkan program-program yang telah berjalan.
- Menghadapi tantangan defisit anggaran, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk berhati-hati dalam mengelola fiskal.
“Tidak boleh ada satu rupiah pun yang meleset dari rencana yang telah dibuat. Semua harus sesuai skala prioritas,” ujarnya.
- Kepala perangkat daerah harus cerdas membangun komunikasi dan relasi dengan pemerintah pusat, provinsi, BUMN, maupun pihak swasta.
“Silahkan ketuk pintu, kulo nuwun. Siapa tahu ada program yang bisa direalisasikan untuk masyarakat OKI. Kuncinya adalah komunikasi dan sinkronisasi,” tegasnya lagi.
- Program yang disusun harus berorientasi pada hasil dan berdampak secara ekonomi. Anggaran tidak boleh dibagi rata ke semua dinas tanpa mempertimbangkan prioritas.
- Program harus tepat sasaran dan strategis, sehingga manfaat dari APBD dan APBN benar-benar dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai anggaran untuk stunting, misalnya, justru habis untuk rapat atau studi banding. Kuncinya adalah anggaran yang berdampak,” tegasnya.
- Fokus pada hasil konkret, bukan hanya kegiatan administratif atau seremonial.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) OKI, Aidil Azwari SP M.Si dalam laporannya menyampaikan bahwa musrenbang RKPD ini bertujuan untuk memperoleh masukan, saran, serta menyepakati program prioritas pembangunan daerah.
“Musrenbang ini dimaksudkan untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten OKI tahun 2026. Tujuannya adalah menyepakati program prioritas pembangunan daerah,” jelasnya.
Dia memaparkan bahwa proses penyusunan RKPD telah melalui berbagai tahapan, mulai dari musrenbang tingkat desa/kelurahan pada Desember 2024, dilanjutkan musrenbang tingkat kecamatan pada 4–13 Februari 2025, dan forum konsultasi publik pada 6 Maret 2025.
“Selanjutnya, forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah pada 17–20 Maret 2025, dan pembahasan pagu indikatif per perangkat daerah pada 21–25 April 2025. Hari ini, 30 April 2025, kita gelar musrenbang tingkat kabupaten untuk menyempurnakan rancangan sebelum tahap evaluasi dan penetapan,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa RKPD 2026 telah disusun dengan mengacu pada rancangan RPJMD 2025–2029 yang memuat visi, misi, serta program prioritas bupati dan wakil bupati.
“RKPD 2026 akan ditetapkan dalam bentuk Perkada paling lambat pada pekan pertama Juli 2025, dan akan menjadi landasan dalam pembahasan KUA-PPAS serta rancangan APBD tahun anggaran 2026,” pungkasnya. (Ludfi)
