SUMEDANG, BERITAANDALAS.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak para kepala daerah untuk aktif menyosialisasikan pentingnya pemasangan tanda batas tanah kepada masyarakat sebagai langkah preventif untuk mencegah sengketa pertanahan yang masih sering terjadi.
“Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga tanda batas sering memicu konflik, bahkan hingga terjadi tukar batas dengan lahan tetangga,” ujar Menteri Nusron saat memberikan arahan dalam Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 Gelombang II di Balairung Rudini, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Jawa Barat, Rabu (25/6/2025).
Sejak 2023, Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat. Menurut Menteri Nusron, keberhasilan gerakan ini sangat bergantung pada peran aktif kepala daerah sebagai ujung tombak di wilayah masing-masing.
“Sudah saatnya pemerintah daerah bersama-sama menggerakkan kampanye pemasangan tanda batas ini agar konflik tapal batas antarwarga tidak terus terjadi,” tegasnya.
Menteri Nusron juga menyoroti banyaknya bidang tanah yang belum terpetakan dan belum bersertipikat. Untuk mengatasi hal ini, ia mendorong kerja sama lintas sektor, termasuk dengan perangkat desa dan organisasi profesi di bidang pengukuran dan pemetaan.
“Kepala daerah bisa menggandeng perangkat desa dan asosiasi profesi untuk melengkapi data dan percepatan sertipikasi,” ujarnya.
Per Juni 2025, program pendaftaran tanah nasional menunjukkan kemajuan signifikan. Sebanyak 122,5 juta bidang tanah telah terdaftar dari target 126 juta bidang, dengan 96,4 juta diantaranya telah bersertipikat.
“Tugas kita sekarang adalah menyelesaikan sisa bidang tanah yang belum terdaftar dan bersertipikat. Karena itu, kami sangat mengharapkan kerja sama Bapak/Ibu sekalian,” pungkasnya dihadapan 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baru dilantik, termasuk hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam kegiatan orientasi tersebut, turut hadir sebagai narasumber Wakil Menteri Perhubungan, Suntana. Menteri Nusron hadir didampingi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Harison Mocodompis, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Yuniar Hikmat Ginanjar. (*)
