JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana, menegaskan pentingnya percepatan pengesahan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) AeroCity Kota Banjarbaru Tahun 2025–2045. Menurutnya, RDTR tersebut memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian investasi dan kemudahan berusaha.
“RDTR WP AeroCity Kota Banjarbaru diharapkan segera diselesaikan dan terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Dengan demikian, proses perizinan elektronik, khususnya konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), dapat dipercepat dan diselesaikan hanya dalam satu hari,” ujar Suyus saat membuka rapat koordinasi lintas sektor (rakor linsek) di Jakarta, Senin (25/8/2025).
Ia juga meminta kementerian dan lembaga yang hadir dalam Rakor Linsek untuk memberikan masukan dalam penyempurnaan RDTR.
“Hal ini akan meningkatkan kualitas dokumen RDTR yang akan ditetapkan,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby menyampaikan bahwa kawasan AeroCity dirancang sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru.
“Pengembangannya akan mengusung konsep Transit Oriented Development (TOD) dengan dukungan Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor, jaringan kereta api, dan jalan tol. Selain itu, Banjarbaru telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022, sehingga peran kawasan ini semakin strategis,” jelasnya.
Erna berharap, RDTR AeroCity dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sekaligus mendukung visi pembangunan Kota Banjarbaru 2025–2029, yaitu terwujudnya Banjarbaru Emas (Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera).
Rakor Linsek ini diselenggarakan oleh Ditjen Tata Ruang melalui Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I. Kegiatan yang dimoderatori oleh Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Rahma Julianti, tersebut turut dihadiri Pejabat Fungsional Penata Ruang Ahli Utama di lingkungan Ditjen Tata Ruang. (*)
