JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar evaluasi kinerja untuk triwulan I tahun 2025. Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, menekankan pentingnya peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong capaian kinerja yang lebih optimal.
“Untuk memperoleh tunjangan kinerja (tukin) di atas 80%, salah satu prasyaratnya adalah nilai SAKIP yang baik. Saat ini, kita masih berada pada predikat BB (Sangat Baik), dengan nilai yang meningkat dari 69,17 pada 2023 menjadi 70,54 di 2024, naik sekitar 1,37 poin,” ujar Suyus dalam paparannya di Kantor Kementerian ATR/BPN, Senin (21/4/2025).
Ia menyampaikan bahwa tren peningkatan nilai SAKIP terus berlangsung dalam tiga tahun terakhir, dengan capaian rata-rata sebesar 69,56. Menurutnya, peningkatan nilai SAKIP bukan hanya berdampak pada tukin, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi.
Lebih lanjut, Suyus mengungkapkan bahwa beberapa indikator sasaran strategis pada tahun 2024 telah mencapai atau bahkan melampaui target. Diantaranya adalah indikator pendapatan per kapita penerima akses Reforma Agraria yang mencapai 114%, serta indikator kepastian dan perlindungan hak atas tanah dengan capaian 100%.
Meski demikian, ia mengakui masih ada indikator yang belum mencapai target, seperti ketimpangan penguasaan tanah. Faktor demografis, khususnya di wilayah Jawa dan Bali yang memiliki kepadatan tinggi, turut menjadi tantangan dalam pencapaiannya.
“Kita tidak bisa melihat hal ini secara terpisah. Evaluasi kinerja harus mempertimbangkan rasionalitas wilayah dan jenis data,” jelasnya.
Senada dengan itu, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran akan akuntabilitas kinerja di seluruh jajaran.
“Kementerian ATR/BPN merupakan institusi besar dengan 566 satuan kerja. Evaluasi dan monitoring secara berkelanjutan mutlak diperlukan agar kita menjadi lembaga yang lebih baik dan dipercaya,” ungkapnya.
Ia menambahkan, bahwa evaluasi ini menjadi sarana untuk menghasilkan perencanaan yang lebih strategis.
“Dengan evaluasi yang tepat, kita bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, sehingga mampu merumuskan langkah yang lebih baik ke depan,” pungkasnya.
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, menyampaikan bahwa evaluasi kinerja program dan anggaran triwulan I ini akan berlangsung dari 21 hingga 25 April 2025. Kegiatan ini melibatkan seluruh satuan kerja Kementerian ATR/BPN, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Pada pembukaan kegiatan, hadir secara langsung sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama beserta jajaran, serta seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan jajarannya secara daring. (*)
