JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa tanah merupakan fondasi utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Hal ini ia sampaikan saat menjadi pembicara pada pra rapat koordinasi (pra rakor) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jakarta, Selasa (16/7/2025).
“Tidak akan ada kebijakan pangan kalau tidak ada tanah. Tanah itu adalah problem kemanusiaan. Karena itu, semua program pangan harus bertumpu pada kepastian lahan,” ujar Nusron Wahid dihadapan jajaran BPK.
Dalam paparannya, Menteri Nusron memaparkan sejumlah strategi Kementerian ATR/BPN dalam mendukung ketahanan pangan. Strategi tersebut antara lain perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), penerapan skema Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), serta optimalisasi tanah telantar untuk redistribusi kepada masyarakat.
Ia menjelaskan, kebijakan LSD terbukti mampu menekan alih fungsi lahan sawah secara signifikan.
“Dulu, rata-rata alih fungsi lahan bisa mencapai puluhan ribu hektare per tahun. Sejak ada LSD, dalam empat tahun terakhir hanya sekitar 5.600 hektare di delapan provinsi. Selama saya menjabat, saya belum pernah menandatangani satu pun izin alih fungsi LSD,” ungkapnya.
Selain itu, Menteri Nusron mendorong percepatan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) hingga Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Menurutnya, tata ruang yang akurat sangat penting agar kebijakan di sektor pangan, perumahan, energi, dan hilirisasi industri tidak saling tumpang tindih.
Untuk mendukung program redistribusi tanah, Kementerian ATR/BPN juga mengupayakan pemanfaatan tanah telantar serta tanah eks Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) yang masa berlakunya telah habis. Seluruh upaya ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan berkelanjutan sekaligus mendukung visi swasembada pangan nasional yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Selain Menteri ATR/Kepala BPN, hadir pula sebagai narasumber dalam kegiatan ini Kepala Badan Pangan Nasional, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Menteri Nusron didampingi oleh Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan dan Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kartika Sari. (*)
