PANDEGLANG, BERITAANDALAS.COM – Program pemberdayaan tanah masyarakat yang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui pembentukan Kampung Reforma Agraria di Desa Bandung, Kabupaten Pandeglang, membawa dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga. Salah satu wujudnya adalah pembibitan dan budidaya ikan yang kini menjadi sumber penghasilan tambahan bagi para petani.
Sumitra (64), seorang petani sekaligus pembudidaya ikan, mengaku merasakan perubahan besar sejak program Reforma Agraria dimulai pada 2023.
“Justru organisasi dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat, khususnya petani, mulai terbentuk setelah adanya program dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang. Sejak desa kami ditunjuk menjadi Kampung Reforma Agraria, terbentuklah kelompok UMKM,” ujar Sumitra saat ditemui di Objek Wisata Bukit Sinyonya, Desa Bandung, Senin (22/9/2025).
Sebelum adanya program ini, masyarakat Desa Bandung kesulitan mendapatkan bibit ikan. “Dulu mencari bibit ikan sangat susah. Sekarang, di bawah Bukit Sinyonya sudah ada tempat pembibitan. Jadi kalau petani mau menebar ikan di sawah, cukup datang ke sini, tidak perlu jauh-jauh,” jelasnya.
Dengan adanya kelompok pembibitan, akses petani menjadi lebih mudah. Bahkan, pada waktu tertentu bibit ikan dibagikan gratis kepada petani yang membutuhkan.
“Kalau ditabur di sawah, ikannya bisa berkembang biak secara alami tanpa perlu pakan tambahan,” tambahnya.
Hasil pembibitan ikan memberi keuntungan cukup menjanjikan. Satu liter benih ikan bisa dijual sekitar Rp60.000, sementara sebagian hasil panen dimanfaatkan untuk konsumsi keluarga.
“Selain menambah penghasilan, kebutuhan gizi keluarga juga terpenuhi,” kata Sumitra.
Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) semakin memperkuat pemasaran hasil budidaya sehingga petani tidak kesulitan mencari pembeli. Menurut Sumitra, keberhasilan ini terwujud berkat kolaborasi desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan.
“Tidak hanya ikan, di sini juga ada kelompok petani kopi puhu dan pengrajin anyaman pandan,” tambahnya.
Plt. Kepala Kantah Kabupaten Pandeglang, Fahmi, menegaskan bahwa apa yang dirasakan masyarakat Desa Bandung merupakan bukti nyata dari program Reforma Agraria. Program ini tidak berhenti pada penyerahan sertipikat tanah, tetapi juga dilanjutkan dengan pendampingan agar tanah yang telah memiliki kepastian hukum bisa dikelola lebih produktif.
“Ini bukti hadirnya Kementerian ATR/BPN dalam penataan aset dan akses di Kampung Reforma Agraria Desa Bandung, sekaligus membuka jalan bagi akses permodalan. Dengan kepastian hukum, aset masyarakat kini menjadi lebih produktif,” ujar Fahmi.
Selain itu, Kantah Pandeglang juga aktif memperkenalkan produk-produk unggulan Desa Bandung dalam pameran yang digelar Kementerian ATR/BPN.
“Selain pendampingan, kami juga memberikan bantuan modal untuk pengembangan produk agar kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” pungkasnya. (*)
