JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dengan target mencapai predikat A.
Langkah ini tidak semata untuk memenuhi penilaian administratif, tetapi demi memastikan kinerja instansi memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi ATR/BPN, Deni Santo, dalam Webinar Benchmarking Strategi Menuju SAKIP A dan AA yang digelar pada Selasa (29/7/2025).
“SAKIP A menunjukkan bahwa kelembagaan satuan kerja telah memiliki tata kelola yang baik, penggunaan anggaran yang efisien dan efektif, serta menghasilkan data dan informasi yang andal. Output dan hasilnya pun harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” jelas Deni Santo.
Menurutnya, ATR/BPN memiliki modal kuat untuk meningkatkan skor SAKIP berdasarkan hasil sejumlah indeks pada tahun 2024. Di antaranya, nilai perencanaan pembangunan dengan bobot 2 mencatat skor tinggi sebesar 1,91.
“Untuk Kinerja Pelaksanaan Anggaran, bobotnya 2 dan kita memperoleh 1,86. Lalu indeks pelayanan publik dengan bobot 1,5 mendapat nilai 1,43. Adapun tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, bobotnya 1,5 dan nilainya 1,3. Semua menunjukkan hasil yang cukup baik,” paparnya.
Deni juga menegaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP harus dimulai dari perencanaan strategis yang selaras dengan rencana kerja pemerintah dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. Setiap program harus memiliki indikator yang jelas dan terukur.
“Pengukuran kinerja harus jelas, mulai dari pengelolaan data, pelaporan, hingga hasil kegiatan. Outcome-nya juga perlu menunjukkan sejauh mana manfaat yang diberikan serta efisiensi anggaran yang digunakan,” tambahnya.
Webinar ini dibuka oleh Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN, Deni Prasetyo, yang menekankan bahwa SAKIP bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi refleksi dari tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil.
“Melalui webinar ini, kami ingin berbagi praktik baik dan strategi penguatan implementasi SAKIP. Harapannya, pekerjaan kita menjadi lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata,” ujar Deni Prasetyo.
Kegiatan ini terselenggara berkat kolaborasi Biro Perencanaan dan Kerja Sama serta BPSDM Kementerian ATR/BPN, dan diikuti oleh sekitar 700 pegawai dari seluruh Indonesia. (*)
