JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Transformasi layanan pertanahan menjadi fokus utama dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Selasa (26/8/2025).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, membahas strategi besar kementerian ke depan, khususnya terkait peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Pelayanan pertanahan tidak boleh lagi berbelit, tetapi harus sederhana, akurat, dan cepat. Transformasi layanan ini perlu dipercepat agar masyarakat benar-benar merasakan perubahan,” tegas Menteri Nusron di Kantor ATR/BPN, Jakarta.
Dari sisi teknis, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi, menyoroti standar operasional yang belum diperbarui sejak 2010. Menurutnya, pembaruan mutlak diperlukan agar layanan sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang serba cepat.
“Pelayanan harus memberi kemudahan, kenyamanan, dan transparansi, serta dijalankan secara profesional dan berintegritas sehingga produk hukum yang dihasilkan memiliki kepastian,” ujarnya.
Senada, Kepala Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Einstein Al Makarima Mohammad, menekankan perlunya reformasi menyeluruh, mulai dari restrukturisasi hingga pembentukan budaya kerja baru.
“Transformasi ini dituangkan dalam peta jalan hingga 2029 dengan target tercapainya pelayanan publik unggul dan birokrasi berkelas dunia,” jelasnya.
Rapim yang dimoderatori oleh Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, diikuti para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama secara luring, serta seluruh Kepala Kanwil BPN provinsi dan Kepala Kantah di Indonesia melalui daring. Forum ini menjadi momentum konsolidasi agar agenda transformasi layanan dapat berjalan serentak di semua satuan kerja. (*)
