JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turut memeriahkan Karnaval Kemerdekaan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Ahad (17/8/2025).
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol ATR/BPN, Harison Mocodompis, menegaskan partisipasi ini menjadi momentum penting untuk merayakan capaian bersama bangsa.
“Kementerian ATR/BPN adalah bagian dari elemen masyarakat yang memastikan penataan dan distribusi sumber kemakmuran berlangsung adil dan bijak. Melalui karnaval ini, kami ingin menampilkan capaian-capaian yang telah dilakukan sekaligus berbagi bahwa keberhasilan tersebut juga merupakan capaian masyarakat Indonesia,” ujar Harison, Jumat (15/8/2025).
Sebagai Koordinator Karnaval tiga kementerian pada perayaan HUT ke-80, Harison menekankan bahwa karnaval bukan sekadar menampilkan ornamen atau simbol, tetapi juga menyampaikan pesan komitmen pelayanan ATR/BPN.
“Kami memiliki sekitar 500 kantor di seluruh Indonesia yang langsung terkoneksi dengan masyarakat. Hal ini menjadi bukti komitmen kami dalam memberikan layanan pertanahan dan tata ruang terbaik,” jelasnya.
Harison menambahkan, ATR/BPN siap berkontribusi dalam pembangunan nasional serta mendukung visi-misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Kami berharap masyarakat dapat menyambut baik, berpartisipasi, dan memberi masukan agar layanan maupun program kami semakin baik. Peran serta masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan di 80 tahun kemerdekaan ini,” katanya.
Ia juga mengajak masyarakat, khususnya di Jabodetabek, untuk hadir menyaksikan Karnaval Kemerdekaan yang berlangsung setelah upacara penurunan bendera, dengan rute Monas – Bundaran HI – Semanggi.
“Silakan datang dan ramaikan karnaval ini. Jangan lupa dukung kendaraan hias ATR/BPN sebagai peserta karnaval terbaik,” ajaknya.
Kendaraan hias ATR/BPN akan tampil pada nomor urut 16, berdampingan dengan Kementerian Transmigrasi serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (*)
