JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Kick Off Meeting Learning Exchange Visit of Nepali Land Officials to Indonesia on the Modernization of the Land Administration, Senin (11/8/2025), di Aula PTSL Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Kegiatan dibuka resmi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan.
“Kami senang menjadi tuan rumah program ini, yang memberi kesempatan bagi kedua negara untuk bertukar pengetahuan dan berbagi pengalaman dalam memodernisasi administrasi pertanahan,” ujar Wamen Ossy saat menyambut delegasi dari Nepal dan perwakilan Bank Dunia.
Dalam kesempatan tersebut, Wamen Ossy memaparkan progres pendaftaran tanah di Indonesia. Sejak diluncurkannya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada 2017, proses pendaftaran tanah mengalami percepatan signifikan.
“Kami mampu melakukan sertipikasi 5–10 juta bidang tanah per tahun. Hingga kini, tercatat 122,9 juta bidang tanah telah terdaftar, dengan 96,7 juta diantaranya telah bersertipikat, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya,” jelasnya.
Ia menegaskan, peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang harus diiringi penguatan sistem serta sumber daya manusia (SDM).
“Teknologi berperan penting. Transformasi digital diyakini dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi. Namun, hal ini harus didukung tata kelola yang kuat, perlindungan data yang andal, dan pengembangan kapasitas berkelanjutan bagi staf serta pemangku kepentingan,” kata Wamen Ossy.
Sementara itu, Joint Secretary Ministry of Land Management, Cooperatives and Poverty Alleviation (MoLMCPA) Nepal, Ganesh Prasad Bhatta, menyampaikan ketertarikan pihaknya untuk mempelajari praktik administrasi pertanahan di Indonesia, mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kota/kabupaten.
“Kami juga ingin memahami inovasi pemetaan kadastral, termasuk penggunaan drone dan satelit untuk akuisisi data, serta integrasinya dalam pendaftaran tanah, penilaian (zona nilai tanah), dan sistem perpajakan,” ujarnya.
Ganesh mengakui, Indonesia memiliki sistem pengelolaan pertanahan yang baik. “Luas daratan Indonesia 15 kali lebih besar dari Nepal. Kementerian ATR/BPN mampu mengelola 5–10 juta bidang tanah per tahun, sedangkan di Nepal baru tercapai sekitar 35–40 juta bidang. Kami ingin mengadopsi key lesson ini untuk roadmap pertanahan kami,” ungkapnya.
Program Learning Exchange ini berlangsung 11–15 Agustus 2025. Rangkaian kegiatan meliputi kunjungan ke Badan Informasi Geospasial, field visit ke Kantor Pertanahan Kulon Progo, kuliah umum di Universitas Gadjah Mada, dan kunjungan ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (*)
