JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Harison Mocodompis, menegaskan bahwa digitalisasi layanan pertanahan, khususnya implementasi sertipikat elektronik, bukan sekadar inovasi pelayanan publik.
Ia menyebut program ini sebagai bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.
“Digitalisasi sertipikat tanah ini bukan hanya soal kemudahan layanan, tapi juga langkah nyata untuk menjamin keamanan hukum. Ini adalah upaya strategis dalam memberantas praktik mafia tanah dan mencegah masyarakat menjadi korban penipuan atau harapan palsu dari oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Harison pada Rabu (14/5/2025).
Ia menambahkan, langkah ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan birokrasi yang lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Pernyataan tersebut disampaikan Harison sebagai respons atas maraknya perbincangan di media sosial, termasuk sebuah video viral di Instagram yang menyoroti transformasi digital di Kementerian ATR/BPN. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.
“Kami mengajak masyarakat untuk tidak langsung percaya pada informasi yang belum jelas sumber dan dasar hukumnya. Untuk mendapatkan kepastian, sebaiknya mengakses informasi langsung melalui kanal resmi Kementerian ATR/BPN,” jelasnya.
Harison juga menyampaikan apresiasi atas setiap masukan konstruktif dari masyarakat. Menurutnya, kritik dan saran publik merupakan bagian penting dalam proses penyempurnaan transformasi digital sektor pertanahan.
“Setiap kritik dan saran kami catat sebagai bahan evaluasi. Tujuan kami jelas: mewujudkan sistem pertanahan yang transparan, efisien, dan akuntabel,” pungkasnya. (*)
