BANDUNG, BERITAANDALAS.COM – Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Harison Mocodompis, menegaskan pentingnya komunikasi publik sebagai kunci dalam menekan tingginya pengaduan masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi Manajemen Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, Kamis (28/8/2025).
“Dari banyaknya aduan yang masuk, sebagian besar terkait dengan administrasi dan birokrasi. Pendekatan yang perlu dilakukan adalah memahami kebutuhan masyarakat sekaligus mempermudah mereka dalam memahami alur layanan di Kementerian ATR/BPN,” ujar Harison.
Menurutnya, strategi komunikasi publik dapat diwujudkan melalui kampanye layanan yang dikemas secara menarik dan mudah dipahami. Informasi tersebut dapat disebarkan melalui berbagai kanal komunikasi, mulai dari media sosial, konten visual, hingga sosialisasi langsung oleh Kantor Pertanahan.
“Kalau masyarakat sudah mendapatkan informasi lengkap dari konten atau sosialisasi kantor, mereka akan datang dengan dokumen yang siap. Tidak bingung, tidak merasa dipersulit,” tambahnya.
Harison juga menekankan bahwa komunikasi bukan hanya soal menyampaikan informasi, tetapi juga membangun interaksi, hubungan baik, dan saling pengertian antara lembaga dan masyarakat.
“Kita sering merasa sudah menyampaikan informasi melalui media sosial, konten, atau rilis. Tapi apakah itu membangun pemahaman dan kepercayaan? Belum tentu. Kalau masyarakat paham dan setuju, mereka akan berpartisipasi, bahkan membela kita. Maka, penting mengukur apakah informasi benar-benar sampai,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia memaparkan empat pilar utama komunikasi yang perlu diperkuat, yakni masyarakat sebagai penerima layanan, mitra strategis seperti NGO dan akademisi, koordinasi antar instansi pemerintah, serta media sebagai kanal edukasi dan kontrol publik.
“Kantor harus bisa ‘berbicara’ bahkan sebelum masyarakat bertemu petugas, mulai dari ruang tunggu, loket, hingga suasana pelayanan. Jika sejak awal suasana sudah terasa ramah, hangat, dan jelas, kepercayaan akan tumbuh dengan sendirinya,” ujarnya.
Senada dengan itu, Plh. Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Andi Kadandio Alepuddin, menyebut komunikasi yang baik menjadi dasar perbaikan layanan. Menurutnya, perubahan layanan harus dimulai dari kepemimpinan yang memberi teladan.
“Kalau Kepala Kantor baik, stafnya akan mengikuti. Budaya pelayanan terbentuk dari nilai-nilai yang dibawa pimpinan,” ungkapnya. (*)
