TANGERANG, BERITAANDALAS.COM – Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik terpadu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Kantor Pertanahan Kota Tangerang bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang resmi meluncurkan integrasi data pertanahan dan perpajakan pada Rabu (30/4/2025).
Peluncuran ini dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid.
“Alhamdulillah, Kota Tangerang di Provinsi Banten telah mengintegrasikan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP). Ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam menciptakan transparansi. Dampaknya adalah terbentuk satu sistem yang terpadu, tanah terlindungi, data konsisten, serta peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),” ujar Menteri Nusron di Kantor Wali Kota Tangerang.
Ia menambahkan, integrasi ini memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap aktivitas perpajakan dan pertanahan.
“Misalnya, jika seseorang memiliki tunggakan PBB, sistem akan langsung mendeteksinya. Atau jika dalam sertipikat tanah tertulis luas 2.000 m², tetapi di data PBB hanya 1.500 m², maka ada potensi kekurangan bayar. Di sinilah letak transparansinya,” jelas Nusron.
Wali Kota Tangerang, Sachrudin, menyambut baik inisiatif ini. Ia berharap integrasi data dapat menciptakan sistem yang real time, akurat, dan lintas sektoral, sejalan dengan semangat digitalisasi tata kelola pemerintahan.
“Penyelarasan antara NIB dan NOP ini diharapkan mempercepat penataan ruang, memperkuat kepastian hukum, mencegah sengketa pertanahan, serta meningkatkan potensi pendapatan daerah. Semua ini akan memperkuat fondasi pembangunan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif,” ujarnya.
Acara peluncuran ini turut dihadiri oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (NU), Margaret Aliyatul Maimunah. Hadir pula mendampingi Menteri Nusron antara lain Dirjen Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Virgo Eresta Jaya, Plt. Dirjen Tata Ruang Reny Windyawati, Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga Muda Saleh, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Harison Mocodompis, Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Ana Anida, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Sudaryanto, serta para Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Banten. (*)
