OGAN KOMERING ILIR, BERITAANDALAS.COM – Dugaan pemanfaatan mahasiswa yang tengah menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Perigi, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), mencuat ke publik dan dinilai mencoreng citra Pemerintah Kabupaten OKI di bawah kepemimpinan Bupati Muchendi Mahzareki, Sabtu (24/1/2026).
Sebanyak 13 mahasiswa KKN dari Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) yang mulai melaksanakan kegiatan sejak 13 Januari dan dijadwalkan berakhir pada 14 Februari 2026, diduga menjadi sasaran permintaan sumbangan oleh oknum aparatur kelurahan.
Berdasarkan informasi dari salah satu sumber, oknum Lurah Perigi diduga meminta bantuan material berupa 1.000 batu bata kepada mahasiswa KKN UMP dengan dalih pembangunan taman di area belakang samping kantor Kelurahan Perigi. Bahkan, permintaan tersebut disinyalir disertai dengan iming-iming pemberian nilai akademik.
Mayoritas mahasiswa KKN UMP tersebut berasal dari luar Kabupaten OKI, dengan domisili terbanyak dari Kota Palembang serta sejumlah daerah lain di Sumatera Selatan.
Sumber tersebut mengungkapkan, dari permintaan sebanyak 1.000 batu bata, mahasiswa hanya mampu membantu sekitar 200 batu bata. Kondisi ini justru menimbulkan dugaan seolah-olah pembangunan taman sepenuhnya dibiayai oleh anggaran kelurahan.
“Di sana ada KKN Muhammadiyah. Lurah meminta mahasiswa membelikan 1.000 batu bata untuk pembangunan taman. Mahasiswa hanya membantu sekitar 200 batu bata. Padahal kemungkinan sudah ada anggaran kelurahan, sehingga terkesan seolah-olah dibangun dari dana kelurahan,” ujar sumber.
Menanggapi persoalan tersebut, Pemerhati Pendidikan sekaligus Ketua Yayasan Sekolah Peradaban Kabupaten OKI, Ustadz Syamsu Riady, menyayangkan dugaan tindakan oknum aparatur kelurahan tersebut.
“Ini sangat disayangkan. Saat pemerintah pusat sedang serius mendorong kemajuan pendidikan nasional, justru ada aparatur yang mencederai semangat tersebut. Seharusnya mendukung, bukan malah membebani mahasiswa,” kata Syamsu.
Ia menegaskan, sebagai aparatur pemerintahan, lurah seharusnya menjaga etika serta nama baik pemerintah daerah dan kepala daerah.
“Jabatan lurah itu melekat pada nama pemerintah daerah. Jika berbuat tidak patut, yang tercoreng bukan hanya pribadi, tetapi juga Pemkab OKI dan Bupati,” tegasnya.
Syamsu berharap para kepala desa, lurah, dan camat di OKI dapat menjadi garda terdepan dalam mendukung kemajuan pendidikan nasional dengan menunjukkan sikap yang melindungi dan memberikan dukungan kepada mahasiswa.
“Mereka adalah stakeholder. Seharusnya memberi dukungan, bukan beban. Jangan sampai justru memalukan Presiden dan Bupati yang sedang bekerja keras membangun aksesibilitas serta infrastruktur demi menunjang pendidikan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Jaringan Anti Korupsi Sumatera Selatan (Jakor Sumsel), Fatrianto TH SH menilai, dugaan permintaan sumbangan terhadap mahasiswa KKN tersebut merupakan tindakan yang tidak patut dan berpotensi melanggar aturan.
“Jika benar adanya permintaan batu bata maupun pungutan uang kepada mahasiswa KKN, hal ini sangat memprihatinkan. Mahasiswa datang untuk melakukan pengabdian, bukan untuk dijadikan objek pungutan,” tegas Fatrianto.
Ia menambahkan, iming-iming nilai akademik atau bentuk tekanan lain terhadap mahasiswa merupakan tindakan tidak etis dan berpotensi masuk dalam kategori penyalahgunaan kewenangan.
“Itu jelas mencederai dunia pendidikan. Jika terbukti, terdapat unsur penyalahgunaan jabatan,” ujarnya.
Fatrianto mendesak Inspektorat Kabupaten OKI untuk segera turun tangan melakukan klarifikasi serta pemeriksaan internal.
“Jakor Sumsel mendorong agar Inspektorat segera melakukan audit dan pemeriksaan. Jika ditemukan pelanggaran administrasi maupun pidana, maka proses hukum harus ditegakkan agar menimbulkan efek jera,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Lurah Kelurahan Perigi, M. Aminnullah, belum memberikan keterangan resmi. Saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler, yang bersangkutan hanya menyampaikan pesan singkat.
“Maaf, masih di jalan. Nanti ditelepon,” ujarnya. (Ludfi)
