KENDARI, BERITAANDALAS.COM — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak seluruh kepala daerah di Sulawesi Tenggara untuk berkolaborasi dalam mewujudkan sistem administrasi pertanahan yang modern dan inklusif.
Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi pertanahan dan penataan ruang bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara, yang berlangsung di Ruang Pola Bahteramas, Kantor Gubernur Sultra, Rabu (28/5/2025).
“Sistem administrasi pertanahan modern terdiri dari empat klaster: land tenure, land value, land use, dan land development. Dalam implementasinya, pasti ada tantangan. Tapi tantangan ini bisa diatasi dengan kolaborasi, terutama bersama pemerintah daerah,” ujar Menteri Nusron.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, demi kelancaran program seperti Reforma Agraria, pengadaan tanah, dan perencanaan tata ruang. Sulawesi Tenggara merupakan provinsi ke-16 yang dikunjungi Menteri Nusron dalam rangka memperkuat kerja sama lintas sektor.
Terkait Reforma Agraria, Menteri Nusron menegaskan bahwa kepala daerah memiliki peran penting karena menjabat ex-officio sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
“Penentuan objek tanah menjadi tanggung jawab kami di Kementerian, sementara subjek penerima manfaat ditentukan oleh kepala daerah,” jelasnya.
Dalam kesempatan ini, Menteri Nusron juga menyerahkan sertipikat tanah kepada pemerintah daerah dan lembaga keagamaan. Sebanyak 76 sertipikat aset pemerintah diserahkan, terdiri dari 5 untuk Pemerintah Provinsi Sultra dan 71 untuk pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, 10 sertipikat tanah wakaf dan rumah ibadah juga diserahkan, yang mencakup 6 masjid, 1 musala, 1 gereja, dan 2 pura.
Rapat koordinasi ini juga dimanfaatkan untuk memaparkan kebijakan strategis pertanahan dan tata ruang, serta membuka sesi diskusi dengan para pemangku kepentingan daerah.
Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra, Dirjen Tata Ruang Suyus Windayana, Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga Muda Saleh, Kepala Biro Humas dan Protokol Harison Mocodompis, serta jajaran pejabat Kementerian ATR/BPN lainnya. Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka beserta para wali kota dan bupati juga hadir dalam rapat ini. (*)
