BANJARMASIN, BERITAANDALAS.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan pada Kamis, 31 Juli 2025. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat menjawab isu strategis pertanahan di daerah, termasuk pengakuan atas tanah ulayat masyarakat adat.
“Kunjungan ini menunjukkan komitmen nyata Menteri ATR/Kepala BPN dalam memastikan pengakuan terhadap tanah adat tidak hanya berhenti di tataran kebijakan, tapi juga diwujudkan dalam implementasi di lapangan,” ujar Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, Rabu (30/7/2025).
Dalam agenda kunjungan, Menteri ATR/BPN bersama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Azis, akan menghadiri kegiatan Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di lingkungan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan.
Sosialisasi ini akan melibatkan perwakilan masyarakat adat, khususnya dari suku Dayak se-Kalimantan Selatan, serta para pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat hukum adat untuk mendaftarkan tanah ulayat mereka secara resmi.
Selain sosialisasi, Menteri ATR/BPN juga akan menyerahkan 314 sertipikat tanah. Sertipikat tersebut terdiri dari aset Barang Milik Negara dan Daerah (BMN/BMD), hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta sertipikat tanah wakaf.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, Menteri ATR/BPN dijadwalkan memimpin rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah se-Kalimantan Selatan di Kantor Gubernur.
Kunjungan kerja ini menandai upaya percepatan penyelesaian persoalan pertanahan serta memperkuat pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat di tingkat daerah, yang merupakan bagian dari program strategis Kementerian ATR/BPN. (*)
