PALU, BERITAANDALAS.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak seluruh kepala daerah di Pulau Sulawesi untuk berbagi tanggung jawab dalam percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Menurutnya, keterlibatan aktif semua pihak diperlukan agar target nasional penyusunan RDTR bisa tercapai.
“Saat ini kita harus sharing the pain, sharing the gain, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jangan saling menyalahkan soal lambatnya penyusunan RDTR,” tegas Menteri Nusron dalam Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi, yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (10/7/2025).
Secara nasional, dari target 2.000 dokumen RDTR, baru 695 yang berhasil disusun. Sementara di Pulau Sulawesi, dari kebutuhan 451 RDTR, masih kurang 361 dokumen.
Untuk mengatasi kekurangan ini, Menteri Nusron mengusulkan pembagian tanggung jawab: sepertiga ditangani pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN, sepertiga menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, dan sisanya oleh pemerintah kabupaten/kota.
“Karena secara aturan pemerintah provinsi tidak dapat menyusun RDTR, maka kami usulkan mekanisme hibah dari provinsi ke kabupaten/kota agar memiliki legal standing yang jelas,” ujarnya.
Adapun kekurangan RDTR di masing-masing provinsi di Sulawesi yakni:
- Sulawesi Selatan: 111 dokumen
- Sulawesi Tenggara: 96 dokumen
- Sulawesi Utara: 59 dokumen
- Sulawesi Tengah: 51 dokumen
- Gorontalo: 23 dokumen
- Sulawesi Barat: 21 dokumen
Forum tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang membuka acara secara resmi. Dalam sambutannya, AHY menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung penyusunan RDTR yang berkualitas.
“Terima kasih kepada BIG yang telah bekerja keras menghadirkan peta berskala besar 1:5.000. Ini menjadi dasar penting dalam perencanaan tata ruang, khususnya untuk mendukung perizinan, investasi, dan pembangunan,” kata Menko AHY.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BIG Muh. Aris Marfai secara simbolis menyerahkan peta dasar skala 1:5.000 kepada lima pemerintah provinsi di Sulawesi. Sulawesi menjadi pulau pertama di Indonesia yang seluruh wilayahnya telah dipetakan secara rinci.
“Peta ini akan membantu menghindari tumpang tindih pemanfaatan lahan, sekaligus menjadi pijakan utama dalam pengambilan keputusan tata ruang,” kata Aris.
Turut hadir mendampingi Menteri Nusron dalam forum ini, Dirjen Tata Ruang Suyus Windayana, Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, sejumlah pejabat tinggi pratama Kementerian ATR/BPN, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Tengah, Muhammad Tansri beserta jajaran. (*)
