PALU, BERITAANDALAS.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau seluruh kepala daerah di Pulau Sulawesi segera merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai dasar arah pembangunan wilayah.
Imbauan itu disampaikan dalam Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang se-Sulawesi, Kamis (10/7/2025), di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
“Langkah pertama yang saya minta kepada kepala daerah saat baru dilantik adalah merevisi RTRW, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” tegas Menteri Nusron.
Ia menekankan, RTRW yang bersifat umum belum cukup sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan. Oleh karena itu, RTRW perlu diturunkan menjadi RDTR yang lebih rinci.
“Kalau pembangunan hanya mengandalkan RTRW, maka pengambilan keputusan, terutama dalam pemanfaatan ruang akan bias dan tidak terpimpin,” jelasnya.
Secara nasional, kebutuhan RDTR mencapai 2.000 dokumen. Hingga kini baru tersedia 695 RDTR. Khusus di Sulawesi, dari target 451 dokumen, masih kurang 361. Kekurangan itu tersebar di enam provinsi: Sulawesi Utara (59), Sulawesi Tenggara (96), Sulawesi Barat (21), Sulawesi Selatan (111), Sulawesi Tengah (51), dan Gorontalo (23).
Untuk mempercepat penyusunan RDTR, Nusron mendorong pembagian tanggung jawab yang proporsional.
“Kita harus berbagi beban dan manfaat (sharing the pain, sharing the gain). Sepertiga menjadi tanggung jawab pusat, sepertiga provinsi, dan sepertiga kabupaten/kota,” ujarnya.
Ia pun menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pemerintah dalam menyusun kebijakan penataan ruang yang akurat dan berkelanjutan.
“Semua pihak harus bahu-membahu menjaga tata ruang demi keberlanjutan pembangunan dan investasi,” katanya.
Dalam forum tersebut, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muh. Aris Marfai, menyerahkan peta dasar skala 1:5.000 kepada lima pemerintah provinsi di Sulawesi. Pulau Sulawesi menjadi wilayah pertama di Indonesia yang seluruh areanya telah dipetakan secara detail. Peta ini penting untuk mendukung proses perizinan, investasi, dan menghindari tumpang tindih pemanfaatan lahan.
Turut hadir mendampingi Menteri Nusron, Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, serta jajaran pejabat Kementerian ATR/BPN dan Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Tengah, Muhammad Tansri. (*)
