JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar acara bincang isu Pertanahan dan Tata Ruang bersama Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, di Aula Prona pada Jumat (21/2/2025).
Acara ini dihadiri oleh 50 media nasional dan membahas berbagai isu terkini yang tengah ditangani oleh Kementerian ATR/BPN, termasuk perkembangan penyelesaian kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang dan Bekasi.
Menteri Nusron mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN hampir menyelesaikan pembatalan sertifikat tanah yang bidangnya berada di luar garis pantai di Kabupaten Tangerang.
“Hingga saat ini, sebanyak 209 sertifikat telah dibatalkan. Masih tersisa 58 sertifikat yang telah dipastikan berada di dalam garis pantai, sementara 13 bidang lainnya masih dalam proses telaah untuk menentukan apakah masuk dalam garis pantai atau tidak,” jelasnya kepada awak media.
Sementara itu, terkait kasus pagar laut di Kabupaten Bekasi, Kementerian ATR/BPN telah memberikan sanksi tegas kepada enam pegawai yang terlibat. Lima diantaranya dikenai sanksi pencopotan jabatan, sementara satu orang diberhentikan dari jabatannya di Kementerian ATR/BPN.
Menteri Nusron juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat itikad baik dari pemilik sertifikat yang berada di atas air untuk membatalkan kepemilikannya.
“PT CL dan PT MAN telah berkomunikasi dengan Kantor Pertanahan terkait pembatalan sertifikat yang berada di luar garis pantai. Namun, hingga saat ini, bukti pembatalan resmi belum kami terima,” ujarnya.
Sebagai bagian dari komitmen transparansi, Menteri Nusron menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN akan terus menyampaikan perkembangan berbagai kasus yang sedang ditangani. Ia juga menegaskan bahwa kementerian akan menegakkan hukum terkait pertanahan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto demi memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
Dalam acara tersebut, Menteri Nusron turut didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (*)
