PALU, BERITAANDALAS.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Jumat (11/4/2025).
Dalam kunjungannya, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan tanah secara produktif.
“Kita ingin ekonomi di Sulawesi Tengah tumbuh. Syaratnya adalah adanya kegiatan usaha, dan itu membutuhkan tanah yang produktif. Jangan sampai tanah hanya dikuasai oleh segelintir pihak atau korporasi namun dibiarkan terbengkalai, sementara masyarakat kesulitan mengaksesnya,” ujar Menteri Nusron dihadapan awak media.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap hak atas tanah yang telah diberikan, khususnya Hak Guna Usaha (HGU). Evaluasi ini bertujuan memastikan tanah benar-benar dimanfaatkan serta mendukung program hilirisasi industri.
“Kami akan cek apakah hak yang diberikan telah dimanfaatkan dengan baik dan apakah sudah mendukung sektor hilirisasi. Jika belum, tentu akan kami evaluasi,” tegasnya.
Menteri Nusron menilai bahwa geliat hilirisasi industri di Sulawesi mulai memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di Sulawesi Tengah. Karena itu, ia mendorong pertumbuhan sektor-sektor non-pertambangan agar kesejahteraan masyarakat lebih merata.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengajak masyarakat untuk segera mendaftarkan tanah yang dimiliki ke Kantor Pertanahan (Kantah). Menurutnya, kepemilikan sertipikat tanah memberikan kepastian hukum dan dapat mencegah konflik pertanahan.
“Dengan menyertipikatkan tanah, masyarakat akan memiliki kepastian hukum dan terlindungi dari potensi sengketa,” katanya.
Selain menggelar rapat bersama jajaran Kanwil dan seluruh Kepala Kantah se-Sulteng, Menteri Nusron yang didampingi Kepala Biro Humas, Harison Mocodompis, juga menyerahkan sertipikat tanah wakaf bagi lima rumah ibadah di Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Ia turut menandatangani prasasti Masjid Nurul Ikhlas Kanwil BPN Provinsi Sulteng sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan fasilitas keagamaan. (*)
