OKU TIMUR, BERITAANDALAS.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan 42 sertipikat tanah untuk Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Kodiklat TNI AD).
Acara ini berlangsung di Aula Puslatpur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Rabu (12/3/2025).
Dengan total luas 32.782,5 hektare, Puslatpur ini menjadi yang terbesar di Asia.
Menteri Nusron menegaskan bahwa penyelesaian persoalan aset TNI menjadi prioritas kementeriannya.
“Begitu saya menjabat, kami langsung berkoordinasi dengan Menhan, Panglima TNI, serta para Kepala Staf untuk menyelesaikan permasalahan aset TNI. Ada 649 titik yang harus kami tuntaskan secara bertahap,” ujar dia dalam sambutannya.
Dalam tiga bulan terakhir, tim dari Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Pertahanan dan TNI telah berhasil menyelesaikan 92 kasus. Dari total 649 titik aset yang bermasalah, 126 diantaranya terkait dengan TNI AD, sementara sisanya berada di bawah Kementerian Pertahanan.
Sebagai solusi jangka panjang, Menteri Nusron mengusulkan penerapan skema Hak Pengelolaan (HPL) bagi seluruh aset tanah TNI.
“HPL adalah hak tertinggi dalam sertipikat tanah di Indonesia. Status ini akan tetap melekat selama Indonesia masih ada,” jelasnya.
Ia menambahkan, skema HPL akan memberikan kepastian hukum bagi TNI, sekaligus tetap memperhatikan masyarakat yang telah lama menempati lahan tersebut. Dengan HPL, masyarakat dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU) atau hak pakai atas tanah dengan persetujuan pemegang HPL, yakni TNI.
“Aset negara harus tetap terjaga, tetapi negara juga tidak boleh berseberangan dengan rakyatnya. TNI hadir untuk melindungi dan merangkul masyarakat,” kata Menteri Nusron.
Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menyambut baik solusi ini. Ia menegaskan bahwa TNI akan terus berkomitmen menjaga aset negara sembari memperhatikan kepentingan masyarakat.
“Kami akan memastikan lahan yang dimanfaatkan bisa lebih pro terhadap masyarakat sekitar,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi berbagai ide teknis yang diberikan oleh Menteri ATR/BPN dalam pengelolaan lahan ini.
“Kami akan berupaya agar lahan ini dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal untuk kepentingan bersama,” tambahnya.
Turut hadir dalam acara ini, Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, Komandan Kodiklat AD Letjen TNI Mohammad Hasan, serta jajaran pejabat daerah.
Menteri Nusron didampingi Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga Muda Saleh, Kepala Biro Humas Harison Mocodompis, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Selatan Asnawati. (*)
