SUMEDANG, BERITAANDALAS.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan program strategis nasional di bidang pertanahan dan tata ruang.
Pernyataan ini disampaikan saat memberikan pengarahan dalam Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 Gelombang II, di Balairung Rudini, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Jawa Barat, Rabu (25/6/2025).
“Kolaborasi dengan kepala daerah mutlak diperlukan, terutama dalam tiga aspek utama: Reforma Agraria, Pengadaan Tanah, serta Penataan dan Pengelolaan Tata Ruang,” ujar Menteri Nusron.
Ia hadir didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar.
Menteri Nusron menekankan bahwa kepala daerah memiliki peran strategis sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di daerah.
“Bapak dan Ibu yang menentukan subjek penerima, kami yang menentukan objeknya dan mengeksekusi programnya. Kunci sukses Reforma Agraria ada pada peran kepala daerah,” tegasnya.
Menurutnya, tanpa sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, pelaksanaan program Reforma Agraria dan penataan ruang tidak akan berjalan optimal.
“Target pertanahan dan tata ruang tidak boleh berhenti sebagai angka di atas kertas. Kolaborasi nyata akan mewujudkannya dalam bentuk kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah,” tambahnya.
Pada sesi yang dimoderatori Wakil Rektor IV IPDN Bidang Kerja Sama, Suhajar Diantoro, Menteri Nusron juga berharap para kepala daerah dapat memahami dan mengoptimalkan perannya dalam implementasi kebijakan pertanahan dan tata ruang di wilayah masing-masing, sebagai bagian dari pembangunan Indonesia yang merata dan berkelanjutan.
Selain Menteri Nusron, Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, turut menjadi narasumber dalam sesi tersebut. Kegiatan orientasi ini berlangsung pada 22–26 Juni 2025 dan diikuti oleh 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 yang belum mengikuti gelombang sebelumnya. (*)
