JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden RI, Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Dalam rapat tersebut, Presiden menekankan pentingnya pengelolaan aset negara, termasuk penertiban hak atas tanah seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah jatuh tempo.
“Pak Nusron, nanti cek dan teliti ya. Cek semua konsesi HGU, HGB yang sudah jatuh tempo, kembalikan ke negara,” tegas Presiden Prabowo.
Menanggapi arahan tersebut, Menteri Nusron menyampaikan bahwa pihaknya telah mulai mengidentifikasi tanah-tanah yang masuk kategori telantar.
“Kita lihat mana saja yang haknya sudah jatuh tempo dan tidak diperpanjang. Tanah-tanah seperti ini biasanya diserahkan ke Bank Tanah,” jelas Nusron usai rapat.
Ia menambahkan, saat ini pihaknya tengah membahas optimalisasi pemanfaatan aset Bank Tanah yang telah mencapai sekitar 40 ribu hektare.
“Kami sedang diskusikan apakah aset ini bisa dikonsolidasikan ke dalam Danantara,” ujarnya, merujuk pada platform konsolidasi aset negara.
Menurut Nusron, tanah-tanah tersebut memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan nasional di berbagai sektor, mulai dari industri, perumahan, pangan, hingga energi terbarukan.
“Semuanya akan dikaji secara mendalam sebelum diluncurkan,” tandasnya.
Sidang Kabinet Paripurna ini turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, jajaran menteri dan wakil menteri, serta kepala lembaga dalam Kabinet Merah Putih. (*)
