OGAN KOMERING ILIR, BERITAANDALAS.COM – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Satu Atap Desa Bungin Tinggi, Kecamatan SP Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tepatnya di SDN 2 Bungin Tinggi dan SMPN 3 SP Padang menuai sorotan publik, Sabtu (27/12/2025).
Pasalnya, menu MBG yang dibagikan kepada siswa pada Jumat dan Sabtu tersebut dinilai terlalu sederhana serta minim asupan gizi.
Program MBG sejatinya bertujuan meningkatkan asupan gizi, kesehatan, serta konsentrasi belajar siswa. Namun, menu yang terlalu minimalis justru dikhawatirkan tidak sejalan dengan semangat dan tujuan utama program tersebut.
Berdasarkan informasi serta dokumentasi yang diterima awak media Beritaandalas.com, menu MBG yang disajikan di Sekolah Satu Atap tersebut hanya berupa satu butir telur, satu buah pisang, dan sepotong roti kering. Kondisi ini pun memicu tanda tanya di tengah masyarakat, khususnya terkait kecukupan nilai anggaran.
Pasalnya, jika dihitung secara umum, menu tersebut diduga kuat tidak mencapai nilai Rp10.000 per porsi, sebagaimana yang selama ini disosialisasikan dalam pelaksanaan program MBG.
“Kalau hanya sebutir telur, satu buah pisang, dan roti, rasanya sulit dipercaya kalau nilainya sampai sepuluh ribu rupiah. Ini yang jadi pertanyaan kami,” ujar salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya.
Menanggapi informasi tersebut, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertugas mengawal pelaksanaan MBG di sekolah tersebut, Novran Saputra, saat dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp, memberikan penjelasan.
“Untuk mekanisme pembagian MBG dijadwalkan selama tujuh hari. Pada periode ini dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Sabtu, lalu berlanjut Senin, Selasa, dan Rabu. Untuk menunya memang benar seperti itu,” kata Novran.
Novran menjelaskan, menu berupa telur, pisang, dan roti tersebut menggunakan sistem subsidi silang.
“Menu itu menggunakan sistem subsidi silang. Sebenarnya kami juga berencana menambahkan susu, namun saat ini masih sulit didapatkan. Insyaallah akan kami upayakan, karena susu yang diberikan wajib susu plain, tidak boleh susu berasa,” jelasnya.
Meski demikian, kritik tetap mengemuka. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jaringan Anti Korupsi Sumatera Selatan (Jakor Sumsel), Fadrianto TH SH menilai, program MBG merupakan kebijakan strategis negara yang menyentuh langsung kepentingan dasar anak-anak, sehingga harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kualitas gizi.
“Program MBG ini sangat mulia, tetapi jangan sampai dalam pelaksanaannya justru menimbulkan kecurigaan publik. Jika menu yang diterima siswa hanya satu butir telur, satu buah pisang, dan roti, maka wajar masyarakat mempertanyakan apakah itu benar-benar sebanding dengan anggaran Rp10.000 per porsi,” tegas Fadrianto.
Ia juga menyoroti skema subsidi silang yang disampaikan pihak pelaksana agar dapat dijelaskan secara terbuka kepada publik.
“Subsidi silang boleh saja, tetapi harus jelas perhitungannya, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai istilah subsidi silang justru menjadi celah pembenaran atas kualitas menu yang minim,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fadrianto mendorong Satgas MBG Pemkab OKI untuk turun langsung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.
“Kami berharap Satgas MBG Pemkab OKI melakukan pengawasan ketat, baik dari sisi kualitas menu, distribusi, maupun pengelolaan anggaran. Program ini harus benar-benar memberi manfaat gizi yang layak bagi siswa, bukan sekadar menggugurkan kewajiban,” pungkasnya. (Ludfi)
