OGAN KOMERING ILIR, BERITAANDALAS.COM – Pelayanan kesehatan gigi di Puskesmas Muara Burnai, Desa Muara Burnai II, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), mendapat sorotan tajam dari masyarakat.
Hal itu disampaikan secara langsung oleh seorang netizen bernama Kohar Zainudin melalui unggahannya di media sosial.
Kohar menuturkan, meski pelayanan petugas dinilai ramah dan baik, fasilitas peralatan dokter gigi di Puskesmas tersebut justru tidak dapat berfungsi. Kursi gigi dan kompresor yang seharusnya menjadi penunjang utama penanganan pasien, tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya.
“Yang bikin gondok, alat dokter gigi berupa kursi dan kompresor tidak bisa dipakai. Dari dulu masyarakat kalau keluhannya gigi hanya diberi dua pilihan, antara dicabut atau diberi obat pereda nyeri. Kalau untuk penanganan lebih lanjut, langsung diarahkan ke klinik yang kebetulan milik Kepala Puskesmas Muara Burnai dan tempat lain,” tulis Kohar, Kamis (11/9/2025).
Ia menilai, kondisi ini merugikan masyarakat yang mengandalkan layanan Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, terutama bagi peserta BPJS Kesehatan. Kohar juga menekankan, jangan sampai masalah ini berlarut-larut dan dibiarkan tanpa solusi nyata.
“Menurut saya, ini bentuk pembodohan jika diteruskan, terlebih rasio anggaran dari BPJS ke faskes puskes cukup besar dan banyak masyarakat yang bergantung pada layanan ini. Tolong untuk hal-hal yang sifatnya urgent segera diutamakan, saya menyampaikan ini mewakili uneg-uneg masyarakat Muara Burnai,” tegasnya.
Menanggapi keluhan tersebut, pihak Puskesmas Muara Burnai melalui akun resmi mereka di kolom komentar mengucapkan terima kasih atas masukan masyarakat dan menyatakan komitmennya untuk melakukan perbaikan.
“Terima kasih atas masukan dan sarannya, proses perbaikan akan kami lanjutkan,” tulis akun Puskesmas Muara Burnai.
Di sisi lain, Ketua Dewan Pembina Jaringan Anti Korupsi (Jakor) Sumatera Selatan, Fadrianto TH SH, turut menyoroti persoalan ini. Menurutnya, keluhan masyarakat harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah agar segera mengevaluasi fasilitas kesehatan dasar di setiap Puskesmas.
“Ini bukan sekadar soal kursi gigi rusak, tetapi cerminan lemahnya perhatian pemerintah terhadap pelayanan kesehatan publik. Jangan sampai masyarakat dipaksa mengeluarkan biaya tambahan karena harus dirujuk ke klinik swasta, sementara anggaran kesehatan sudah tersedia dari negara,” tegas Fadrianto.
Fadrianto juga mengingatkan bahwa pengawasan publik akan terus berjalan. “Kami dari Jakor Sumsel akan ikut memantau, supaya perbaikan fasilitas benar-benar dilakukan dan tidak hanya berhenti di janji,” tambahnya.
Sorotan ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya peningkatan fasilitas kesehatan di Puskesmas, agar masyarakat desa mendapatkan pelayanan maksimal tanpa harus diarahkan ke klinik lain. (Ludfi)
