JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmennya untuk memanfaatkan anggaran secara optimal guna menyempurnakan layanan pertanahan yang akurat, hati-hati (prudent), dan akuntabel. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan, pagu indikatif Kementerian ATR/BPN untuk tahun anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp7,78 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung program dukungan manajemen, pelayanan pertanahan, serta penyelenggaraan penataan ruang.
“Dana yang disetujui ini akan kami gunakan dengan penuh tanggung jawab agar pelayanan semakin akurat, prudent, dan akuntabel dengan berbasis manajemen risiko,” ujar Menteri Nusron.
Dalam rapat tersebut, Menteri Nusron juga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp3,63 triliun untuk mendukung percepatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pelaksanaan penataan ruang, serta belanja pegawai baru, termasuk CPNS dan PPPK.
“Kami mohon dukungan agar semua program dapat berjalan dengan baik, terutama tambahan anggaran untuk mempercepat pelaksanaan PTSL agar manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” tambahnya.
Sebagai catatan, serapan anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2024 tercatat mencapai 99,04%.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, yang memimpin rapat, menyatakan dukungan penuh terhadap penambahan anggaran tersebut.
“Saya pribadi mendukung tambahan Rp3,63 triliun karena saya lihat Pak Menteri ini progresif. Kalau tidak didukung, beliau tidak bisa bergerak maksimal. Maka saya sangat mendukung, dan mudah-mudahan kita bisa sisir kembali program-program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ungkap Dede Yusuf.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri para pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (*)
