JAKARTA, BERITAANDA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, menyatakan optimisme terhadap peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun anggaran 2026.
Untuk mencapai target tersebut, ia menekankan pentingnya kerja keras dan konsistensi dalam menyelesaikan berbagai program yang saat ini tengah berjalan.
“Insya Allah, untuk mencapai itu harus ada (kebijakan -red), karena kami harus menyelesaikan apa yang menjadi target di tahun ini, agar bisa memenuhi target di tahun 2026,” ujar Pudji Prasetijanto Hadi usai mengikuti rapat bersama Badan Anggaran DPR RI.
Dalam kesempatan itu, ia didampingi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Shamy Ardian, serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, pada Selasa (8/7/2025).
Dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan yang membahas pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026 tersebut, Sekjen Kementerian ATR/BPN memaparkan sejumlah poin penting, termasuk empat fokus utama dalam kebijakan PNBP.
Dalam bahan paparannya disebutkan, fokus pertama Kementerian ATR/BPN pada 2026 adalah peningkatan layanan informasi sertipikat dan lokasi bidang tanah secara elektronik, termasuk diversifikasi layanan informasi melalui Informasi Geospasial Tematik (IGT). Fokus kedua adalah peningkatan kualitas pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, terutama melalui implementasi sertipikat elektronik.
Fokus ketiga mencakup evaluasi kebijakan tarif guna menciptakan iklim investasi yang sehat dan berpihak kepada masyarakat. Adapun fokus keempat diarahkan pada optimalisasi penerimaan negara melalui pemanfaatan aset-aset milik kementerian.
Dengan strategi tersebut, Sekjen ATR/BPN meyakini target PNBP 2026 dapat tercapai melalui upaya kolektif dan konsolidasi seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN.
Sebagai informasi, Kementerian ATR/BPN mencatat rata-rata pertumbuhan PNBP sebesar 14,2% setiap tahun. Kontribusi terbesar berasal dari layanan pertanahan, yang menyumbang sekitar 97% dari total penerimaan. Peningkatan ini turut ditopang oleh implementasi layanan elektronik, terutama dalam pemeliharaan data dan informasi pertanahan.
Hingga akhir Juni 2025, realisasi PNBP Kementerian ATR/BPN telah mencapai Rp1,2 triliun atau 37,3% dari target. Berdasarkan hasil rapat ini, diharapkan penerimaan PNBP Kementerian ATR/BPN dapat mencapai Rp3,3 triliun. Sebagian besar penerimaan tersebut diperkirakan berasal dari layanan pendaftaran tanah yang terus menunjukkan kinerja positif. (*)
