JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meminta jajarannya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunggakan layanan pertanahan di berbagai Kantor Pertanahan (Kantah) se-Indonesia. Arahan ini disampaikan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Evaluasi Semester I Tahun 2025 yang digelar di Aula Prona, Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (11/7/2025).
Secara khusus, Nusron menugaskan Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) bersama jajaran untuk segera meninjau dan menangani permasalahan layanan yang masih tertunda.
“Tolong dibantu Kapusdatin dan Tenaga Ahli, betul-betul direviu, berapa tunggakan di tiap Kantah, permohonan layanan apa pun yang tersendat, dan di mana saja lokasinya,” tegas Menteri Nusron.
Berdasarkan laporan Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang (Kapusdatin), dari seluruh Kantah yang ada, baru 58 yang layanan daringnya aktif. Sebagian besar belum termasuk dalam 125 Kantah yang menyumbang 75 persen dari total layanan nasional. Hal ini disebut menjadi salah satu penyebab utama keluhan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan.
Menteri Nusron juga menekankan pentingnya mengidentifikasi hambatan dalam proses layanan, termasuk yang melibatkan notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Evaluasi, katanya, harus difokuskan pada layanan dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil, seperti penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM).
“Kalau perlu, semua proses itu langsung terkoneksi dengan notaris atau PPAT, supaya kita tahu bottleneck-nya ada dimana, apakah di notaris, atau di Kantah,” ujarnya.
Rapim Evaluasi Semester I ini digelar dalam dua tahap. Rapat tahap pertama dibuka dengan pemaparan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pudji Prasetijanto Hadi, yang menyampaikan laporan kinerja pelayanan, realisasi PNBP, evaluasi anggaran dan proyeksi ke depan, hingga registrasi regulasi layanan.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, turut memaparkan perkembangan penyusunan Peraturan Menteri terkait jalur karier (career path) di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Sebagai penutup, Inspektur Jenderal (Irjen) Dalu Agung Darmawan memaparkan progres pengawasan, khususnya tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Rapat ini diikuti secara luring oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran mengikuti secara daring. (*)
