JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Dalam rapat tersebut, ditetapkan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2026 sebesar Rp9,49 triliun.
“Pagu Kementerian ATR/BPN tahun anggaran 2026 sebesar Rp9,49 triliun, terdiri atas program dukungan manajemen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta program penyelenggaraan penataan ruang,” ujar Nusron, yang hadir didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan.
Menurutnya, pengelolaan anggaran 2026 difokuskan pada peningkatan layanan publik dan program prioritas pertanahan. Dari total tersebut, Rp6,47 triliun dialokasikan untuk belanja operasional, termasuk gaji, tunjangan, dan mendukung operasional 527 satuan kerja (satker) ATR/BPN di pusat dan daerah. Sementara itu, sekitar Rp3,02 triliun difokuskan untuk kegiatan non-operasional.
“Belanja operasional diarahkan menjaga kinerja pelayanan dasar, sedangkan anggaran non-operasional untuk program strategis, seperti konsolidasi tanah, redistribusi tanah, hingga penyusunan Peta Zona Nilai Tanah. Total program prioritas mencapai Rp1,8 triliun,” jelasnya.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2026 sebesar Rp3,29 triliun, naik sekitar Rp300 miliar atau 9,12% dibanding tahun sebelumnya. Target ini didominasi layanan fungsional sebesar Rp3,24 triliun, sedangkan Rp44,65 miliar berasal dari layanan umum.
Nusron menegaskan, pihaknya berkomitmen menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran dengan berorientasi pada hasil yang langsung dirasakan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPR agar program pertanahan dan tata ruang berjalan optimal.
“Kami berharap seluruh program dan kegiatan tahun anggaran 2026 mendapat dukungan serta pendampingan dari pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI. Kami mengapresiasi upaya DPR dalam menyampaikan aspirasi rakyat kepada kami,” ungkapnya.
RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, dan juga dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Turut hadir jajaran pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN. (*)
