MANADO, BERITAANDALAS.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong keterlibatan aktif Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dalam proses transformasi layanan pertanahan nasional.
Menurutnya, IPPAT merupakan bagian hulu dari ekosistem layanan pertanahan yang tidak terpisahkan dari proses pelayanan di kantor pertanahan.
“Kalau hulunya benar, maka hilirnya pun akan benar. Dari hulu sampai hilir juga harus kita upgrade,” ujar Menteri Nusron di hadapan anggota IPPAT dari berbagai daerah dalam rapat kerja nasional (rakernas) I dan upgrading tahun 2025 IPPAT di Manado, Jumat (18/7/2025).
Ia mengungkapkan, terdapat dua isu utama yang masih menjadi keluhan masyarakat dalam layanan pertanahan, yakni lamanya proses layanan dan praktik pungutan liar (pungli). Menurut Nusron, persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan berbagai pihak, termasuk para PPAT.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ia menekankan perlunya perubahan mendasar dalam dua aspek utama: sistem dan sumber daya manusia (SDM).
“Solusi percepatan pelayanan itu kita buat rumus dalam ilmu manajemen, namanya dua S. S yang pertama adalah sistemnya harus kita ubah. S yang kedua adalah SDM-nya harus kita update atau kita transformasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, sekitar 75 persen dari total layanan pertanahan nasional terkonsentrasi di 125 kantor pertanahan. Oleh karena itu, kantor-kantor ini menjadi titik krusial untuk memastikan transformasi berdampak luas.
“Kalau benar pelayanannya, kalau semua peralihan dilakukan secara elektronik, maka akan ada efek snowball yang mengikuti pola transformasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nusron menegaskan bahwa transformasi tidak bisa hanya dijalankan oleh internal Kementerian ATR/BPN. Kolaborasi dengan mitra, seperti PPAT, menjadi kunci utama perubahan.
Ia pun mendorong IPPAT untuk terus meningkatkan kapasitas dan integritas dalam mendukung terwujudnya layanan pertanahan yang cepat, bersih, dan profesional.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron turut didampingi oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN, serta Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Utara, Erry Juliani Pasoreh, beserta jajaran. Hadir pula Wali Kota Manado, Andrei Angouw, Ketua Umum IPPAT, Hapendi Harahap beserta Pengurus Pusat IPPAT, serta 500 peserta Rakernas yang merupakan PPAT dari berbagai penjuru Indonesia. (*)
