JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat capaian signifikan dalam bidang penataan ruang.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengungkapkan, sepanjang periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, nilai investasi yang bersumber dari produk persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang menjadi kewenangan pusat mencapai Rp357,17 triliun.
“Angka ini menunjukkan bahwa kebijakan penataan ruang tidak lagi berhenti di atas meja perencanaan, tapi benar-benar menjadi penggerak ekonomi nasional. Tata ruang kini menjadi fondasi strategis pembangunan yang terukur, efisien, dan berkeadilan,” ujar Menteri Nusron, Senin (27/10/2025).
Menurut Nusron, peningkatan investasi ini merupakan hasil dari penguatan sistem perencanaan ruang, termasuk digitalisasi dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Selama satu tahun terakhir, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan 119 RDTR baru, naik 21,8% dibanding tahun sebelumnya.
Secara total, terdapat 445 RDTR yang kini telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS), meningkat 189 dokumen atau 73,8% dibandingkan periode sebelumnya.
“Integrasi RDTR dengan OSS menjadikan tata ruang sebagai pintu masuk utama investasi. Pelaku usaha kini bisa mendapatkan kepastian lokasi dan izin secara cepat, transparan, serta berbasis data spasial yang akurat,” jelasnya.
Langkah ini, lanjut Nusron, juga menutup peluang tumpang tindih lahan serta memperkuat kepastian hukum dalam berusaha.
Capaian tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang menekankan investasi produktif, pemerataan pembangunan wilayah, dan pemanfaatan ruang untuk kesejahteraan rakyat. Pembangunan kini tidak lagi berpusat di kota besar, tetapi diarahkan ke wilayah potensial yang sebelumnya kurang tergarap.
“Investasi Rp357,17 triliun bukan sekadar angka, tapi bukti meningkatnya kepercayaan dunia usaha terhadap kepastian tata ruang di Indonesia,” kata Nusron.
Ia menambahkan, penguatan tata ruang juga memperhatikan aspek keberlanjutan. Setiap RDTR disusun dengan mempertimbangkan lingkungan, daya dukung sumber daya alam, serta mitigasi bencana.
“Dalam visi Prabowo-Gibran, pembangunan harus menjangkau seluruh wilayah tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan. Karena itu, tata ruang menjadi acuan utama dalam seluruh proses pembangunan, baik di pusat maupun daerah,” tegasnya.
Ke depan, Kementerian ATR/BPN akan mempercepat sinkronisasi tata ruang pusat dan daerah, digitalisasi seluruh RDTR, serta memperkuat data spasial tematik lintas kementerian dan pemerintah daerah.
“Kami ingin memastikan setiap jengkal tanah dan ruang di Indonesia dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tata ruang adalah kunci menuju pembangunan yang tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan,” tutup Menteri Nusron. (*)
