JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menandai satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan berbagai capaian penting di bidang pertanahan dan tata ruang.
Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN Ossy Dermawan menegaskan, seluruh kebijakan dan program kementerian difokuskan untuk memperkuat pemerataan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan tanah dan ruang yang berkeadilan.
“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Kementerian ATR/BPN bekerja memastikan tanah dan ruang menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan rakyat. Satu tahun ini menjadi fondasi penting untuk melangkah lebih cepat dan lebih kuat demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Wamen Ossy, Senin (20/10/2025).
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tetap menjadi prioritas utama dalam mewujudkan kepastian hukum pertanahan. Hingga Oktober 2025, tercatat 123,3 juta bidang tanah telah terdaftar, dengan 97 juta bidang di antaranya sudah bersertipikat. Dalam setahun terakhir, capaian pendaftaran tanah mencapai 4 juta bidang, di mana 2,69 juta bidang telah diterbitkan sertipikatnya. Program tersebut memberikan dampak ekonomi signifikan, dengan total penambahan nilai ekonomi (Economic Value Added) mencapai Rp1.021,95 triliun.
“Kepastian hukum atas tanah merupakan fondasi ekonomi rakyat. Ketika tanah bersertipikat, nilai aset meningkat, akses pembiayaan terbuka, dan roda ekonomi lokal bergerak,” tegasnya.
Transformasi digital juga menjadi bagian penting dari akselerasi layanan pertanahan. Sepanjang tahun ini, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan 6,1 juta sertipikat elektronik, meningkat pesat dibanding 639 ribu sertipikat pada tahun sebelumnya.
Di sisi lain, perlindungan terhadap tanah wakaf dan aset sosial keagamaan terus diperkuat. Hingga kini, sebanyak 278.689 bidang tanah wakaf dengan luas 26.865,67 hektare telah terdaftar. Dalam satu tahun terakhir, terdapat penambahan sekitar 16.600 bidang, sebagai bentuk komitmen memberikan kepastian hukum bagi aset sosial dan keagamaan di seluruh Indonesia.
Program Reforma Agraria juga menunjukkan kemajuan signifikan. Hingga Oktober 2025, sebanyak 1,64 juta bidang tanah dengan luas 879.942 hektare telah didistribusikan, memberi manfaat langsung bagi 11.576 kepala keluarga di berbagai daerah.
“Reforma Agraria berfungsi menata ulang struktur penguasaan dan pemanfaatan tanah agar lebih berkeadilan. Kami ingin rakyat kecil memiliki akses terhadap tanah dan kesempatan untuk maju,” kata Wamen Ossy.
Dalam aspek penegakan hukum pertanahan, sepanjang 2025 Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan 3.019 kasus pertanahan. Penindakan terhadap mafia tanah juga dilakukan secara tegas, dengan 140 pelaku diproses hukum. Sebanyak 130,7 juta meter persegi tanah serta potensi kerugian negara senilai Rp9,4 triliun berhasil diselamatkan.
Seluruh capaian tersebut menjadi bagian dari agenda besar transformasi ATR/BPN, yang menekankan digitalisasi layanan, penguatan tata ruang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, serta penyelesaian kasus pertanahan secara berkeadilan.
“Satu tahun ini adalah fondasi. Kami membangun sistem, budaya kerja, dan tata kelola yang semakin berorientasi pada hasil serta pelayanan publik,” pungkas Wamen Ossy. (*)
