JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, secara resmi membuka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) untuk pagu anggaran tahun 2026 secara daring, Selasa (29/7/2025).
Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya anggaran yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Saya imbau teman-teman bekerja efektif karena kita hanya punya waktu tiga hari untuk menyelesaikan penyusunan RKA-K/L. Pastikan anggaran 2026 benar-benar berkualitas, transparan, dan akuntabel,” ujar Pudji.
Mengacu pada surat edaran bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas tertanggal 24 Juli 2025, pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp9,499 triliun. Sekjen berharap penyusunan RKA-K/L menghasilkan program tepat sasaran dan berdampak nyata.
“Anggaran harus disusun berdasarkan program dan kegiatan strategis yang mendukung pencapaian sasaran kinerja kementerian secara efisien, akuntabel, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional,” tambahnya.
Pudji juga menyoroti pentingnya sinergi antara pusat dan daerah. Ia meminta seluruh jajaran untuk saling membimbing dan mengawasi agar proses berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna.
“Jangan berpikir sektoral. Kita satu, bendera kita adalah ATR/BPN,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa inti dari tugas kementerian adalah pelayanan publik. Pudji mengajak seluruh jajaran untuk menumbuhkan empati dan semangat melayani.
“Core business kita adalah melayani. Kita pembantu masyarakat, bukan raja. Jangan nilai siapa yang datang, lihat kepentingannya. Kita harus bisa berempati,” ujarnya.
Menutup arahannya, Sekjen kembali mengingatkan pentingnya menanggalkan ego sektoral demi tujuan bersama.
“Mari kita hilangkan ego sektoral agar niat kita di 2026 bisa terlaksana dan masyarakat merasa puas,” pungkasnya.
Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas dan diikuti secara daring oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta sekitar 1.000 peserta dari jajaran pusat dan daerah ATR/BPN. (*)
