PADANG, BERITAANDALAS.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, secara resmi membuka kegiatan sosialisasi pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat di Provinsi Sumatera Barat, Senin (28/4/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengakui dan melindungi hak masyarakat hukum adat.
Dalam sambutannya di Auditorium Universitas Negeri Padang, Menteri Nusron menekankan pentingnya pendaftaran dan sertipikasi tanah ulayat guna menjamin perlindungan hukum.
“Kami bertekad menjaga tanah-tanah ulayat di Sumatera Barat. Tidak boleh ada pihak luar yang masuk, menyertipikatkan, menggadaikan, atau menjalin kerja sama tanpa persetujuan tetua atau pengurus kampung adat setempat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya belajar dari kasus di daerah lain, seperti Riau.
“Tanah adat Melayu di Riau banyak dirambah dan diambil alih Hak Guna Usaha (HGU)-nya oleh korporasi karena tidak pernah dipetakan, didaftarkan, atau diukur. Kami tidak ingin hal serupa terjadi di Sumatera Barat,” ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, terdapat potensi 475 bidang tanah ulayat di Sumatera Barat dengan total luas sekitar 300 ribu hektare. Kabupaten Pesisir Selatan tercatat memiliki jumlah bidang ulayat terbanyak.
Menteri Nusron menyampaikan bahwa percepatan administrasi tanah ulayat sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, melindungi aset masyarakat adat, dan mencegah konflik agraria. Sosialisasi akan dilaksanakan secara bertahap di seluruh kabupaten di Sumatera Barat, termasuk di Kabupaten Agam yang akan dikunjungi langsung oleh Menteri Nusron.
Dalam acara tersebut, Menteri Nusron juga menyerahkan satu Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah ulayat seluas 21.933 meter persegi kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) V Koto Air Pampan/Niniak Mamak Koto Pauh, Kota Pariaman. Selain itu, diserahkan pula lima Sertipikat Hak Pakai di atas HPL untuk perorangan dan lima sertipikat wakaf. Seluruh sertipikat yang diberikan sudah dalam bentuk Sertipikat Elektronik.
Acara sosialisasi turut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, anggota Komisi II DPR RI Rahmat Saleh, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, serta pejabat Kementerian ATR/BPN seperti Irjen Dalu Agung Darmawan, Staf Khusus Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Kepala Biro Humas Harison Mocodompis, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Barat Teddi Guspriadi. (*)
