JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan konflik agraria dengan pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) melalui pelibatan multipihak secara inklusif.
Hal ini disampaikan Wamen Ossy dalam pertemuan dengan jajaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (7/7/2025).
“Permasalahan pertanahan tidak bisa hanya ditangani oleh Kementerian ATR/BPN. Dibutuhkan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum. Karena itu, kami menyambut baik inisiatif Komnas HAM untuk bersama-sama menyusun peta jalan penyelesaian konflik agraria berbasis HAM,” ujar Wamen Ossy.
Ia menekankan bahwa banyak konflik agraria berkaitan dengan penetapan kawasan hutan, tata ruang, perlindungan lingkungan, hingga penegakan hukum, sehingga perlu sinergi lintas sektor dan keterlibatan semua pemangku kepentingan.
“Harapannya, roadmap ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata dan kolaboratif agar penyelesaian konflik lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komnas HAM Anies Hidayah menilai, bahwa penanganan konflik agraria harus berlandaskan pada prinsip HAM, mengingat dampaknya langsung menyentuh sumber penghidupan masyarakat, terutama kelompok rentan.
“Konflik agraria bukan sekadar urusan administratif, tapi menyangkut keadilan dan kepastian hukum atas sumber hidup masyarakat. Komnas HAM berkomitmen mendorong penyelesaian yang komprehensif dengan koordinasi lintas lembaga sebagai kunci,” tegas Anies.
Komnas HAM berharap, sinergi kelembagaan ini mampu mempercepat penyelesaian konflik pertanahan yang selama ini kerap berlarut-larut. Melalui peta jalan yang tengah disusun, diharapkan muncul kesepahaman dan pembagian peran yang jelas antar instansi.
Dalam pertemuan tersebut, Wamen Ossy turut didampingi Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance Adjie Arifuddin, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir pula jajaran Komnas HAM. (*)
