JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, memaparkan lima pilar utama strategi komunikasi publik sebagai rujukan bagi jajaran Humas ATR/BPN di seluruh Indonesia. Kelima pilar tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi strategi komunikasi publik, informasi publik, dan layanan pengaduan yang digelar secara daring, Senin (21/7/2025).
“Lima pilar ini bisa menjadi rujukan kita bersama dalam memperkuat komunikasi publik Kementerian ATR/BPN. Ini juga bisa menambah wawasan dan pengetahuan peserta sosialisasi dalam merumuskan strategi komunikasi dan layanan publik ke depan. Pada prinsipnya, Tuhan Maha Tahu, tapi kalau netizen itu perlu diberi tahu. Cara kita memberitahunya harus dengan cara-cara yang baik dan tepat,” pesan Wamen Ossy sebelum menjabarkan lima pilar dimaksud.
Pilar pertama, ujar Wamen Ossy, adalah narasi kebijakan yang jelas dan membumi. Ia menekankan pentingnya penyampaian kebijakan teknis dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat.
“Penyertipikatan tanah bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bentuk nyata kehadiran negara yang dapat membantu masyarakat keluar dari kemiskinan struktural,” ungkapnya.
Pilar kedua adalah komunikasi yang proaktif dan antisipatif. Ia meminta agar jajaran humas tidak menunggu krisis atau isu viral untuk bertindak.
“Bangun early warning system guna mendeteksi isu-isu potensial, dan jangan biarkan framing negatif mendahului kita,” tegasnya.
Wamen Ossy juga mengapresiasi respons cepat tim humas dalam menghadapi maraknya situs palsu beberapa waktu lalu.
Pada pilar ketiga, Wamen Ossy menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam membangun narasi yang selaras. Meski demikian, ia juga mendorong ruang kreativitas bagi daerah, selama tetap menjaga koordinasi dan batas yang jelas melalui brainstorming secara rutin.
Sementara itu, pilar keempat adalah kolaborasi strategis dengan media dan influencer, baik di tingkat lokal maupun nasional, guna memperluas jangkauan pesan kementerian secara efektif dan kredibel.
Pilar kelima, atau yang terakhir, adalah komunikasi yang manusiawi dan empatik. Menurutnya, isu pertanahan bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat dan bersifat sangat sensitif. Oleh karena itu, setiap pesan yang disampaikan harus mempertimbangkan konteks serta kondisi sosial masyarakat.
“Tanah bukan sekadar objek hukum, tapi bagian dari kehidupan. Jangan sampai sengketa tanah ditanggapi dengan konten bergaya TikTok yang tidak sensitif,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, serta Kepala Biro Humas dan Protokol, Harison Mocodompis, yang juga menyampaikan laporan dan pemaparan. Sosialisasi ini diikuti sekitar 1.000 peserta yang terdiri dari sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran, termasuk Kepala Bagian Tata Usaha; serta Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Subbagian Tata Usaha Kabupaten/Kota. (*)
