OGAN KOMERING ILIR, BERITAANDALAS.COM – Kisah memilukan dialami oleh Muhammad Sapirin (42), warga Dusun I Desa Bubusan, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Pria yang akrab disapa Pak Cik ini sudah tidak lagi menerima bantuan sosial sejak 2019 tanpa penjelasan maupun alasan dari pihak Dinas Sosial (Dinsos) OKI.
Menurut keterangan Nuri (53), saudara yang saat ini mengasuh Pak Cik, sebelum 2019 pemerintah secara rutin memberikan bantuan berupa uang tunai untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari serta membeli obat ketika Pak Cik jatuh sakit.
“Pak Cik ini saudara kami yang paling bungsu. Semasa orang tua kami masih hidup, ia rutin mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk kebutuhan harian. Terakhir kali Pak Cik menerima bantuan itu pada 2018. Setelah itu tidak ada lagi kejelasan mengapa bantuan tersebut dihentikan,” ujar Nuri, Selasa (25/11/2025).
Nuri mengungkapkan, pihak keluarga telah beberapa kali meminta bantuan kepada sejumlah orang yang mengaku dapat membantu mengurus persoalan tersebut. Namun hingga kini tidak ada tindak lanjut konkret yang diterima keluarga.
“Ada beberapa orang yang datang ke rumah dengan mengatakan ingin membantu mempertanyakan dan mengurus supaya Pak Cik bisa dapat bantuan kembali. Tapi sampai sekarang, tidak ada satu pun kabar tindak lanjut,” jelasnya.
Nuri berharap Pemerintah Kabupaten OKI melalui Dinas Sosial dapat turun langsung mengecek kondisi Pak Cik dan mengembalikan bantuan seperti yang pernah diterimanya.
“Harapan kami jelas, pemerintah bisa memberikan bantuan lagi seperti dulu. Kami masing-masing sudah punya keluarga dan kebutuhan sendiri. Kalau Pak Cik ini bisa dibantu lagi, kami sangat terbantu untuk memenuhi kebutuhan snack, makan, dan membeli obat saat ia sakit,” harapnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Jakor Sumsel Fatrianto TH SH menilai, kasus yang menimpa Muhammad Sapirin merupakan bukti lemahnya pendataan dan pengawasan pemerintah terhadap warga yang berada dalam kondisi rentan.
Menurut Fatrianto, pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan warga yang pernah terdaftar sebagai penerima bantuan dan masih membutuhkan dukungan berkelanjutan.
“Kami menilai apa yang dialami Pak Cik adalah bentuk kelalaian yang tidak seharusnya terjadi. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial OKI, wajib memastikan bantuan tepat sasaran dan berkelanjutan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Ia menyayangkan hilangnya bantuan tanpa alasan yang jelas selama bertahun-tahun. Menurutnya, hal itu tidak hanya merugikan keluarga, tetapi juga menjadi tanda bahwa pelayanan sosial di daerah tersebut masih jauh dari kata optimal.
“Tahun berganti, program berubah, tapi kebutuhan dasar masyarakat tetap ada. Ketika seorang warga rentan tiba-tiba tak lagi menerima haknya tanpa penjelasan, jelas ada persoalan serius yang mesti dibenahi,” ujarnya.
Fatrianto mendesak Dinas Sosial OKI untuk turun langsung ke kediaman Pak Cik dan memberikan penjelasan transparan kepada keluarga terkait terputusnya bantuan tersebut.
“Kami meminta Dinas Sosial OKI melakukan verifikasi faktual dan membuka data secara transparan. Jangan sampai muncul kesan pembiaran,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa Jakor Sumsel akan menyoroti kasus ini hingga benar-benar ada penyelesaian dan solusi nyata dari pemerintah daerah.
“Kami ingin memastikan tidak ada lagi warga yang dipinggirkan oleh sistem hanya karena pendataan yang tidak akurat atau sikap abai dari pihak terkait. Keadilan sosial harus dirasakan oleh semua, bukan hanya menjadi slogan,” tutupnya.
Sementara itu, Dinas Sosial OKI terkesan tutup mata terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan. Kepala Dinas Sosial OKI, Dwi Muzawal Zulkarnain, sulit dihubungi melalui nomor WhatsApp maupun ditemui langsung di kantornya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas Sosial OKI terkait terhentinya bantuan untuk Muhammad Sapirin sejak 2019. (Ludfi)
