JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional, Polri menggelar rapat koordinasi lintas lembaga, Jumat (6/2/2026). Rapat ini melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Rakor tersebut bertujuan membangun ekosistem pertanian jagung pakan ternak yang berkelanjutan dari hulu hingga hilir. Kegiatan dipimpin Karobinkar SSDM Polri Brigjen Pol. Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri dan diikuti seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring.
Rapat ini menjadi momentum konsolidasi menyusul keberhasilan Indonesia mencatatkan tahun tanpa impor jagung pakan ternak sepanjang 2025.
“Rapat koordinasi ini kami laksanakan untuk memperkuat konsolidasi dan kolaborasi agar strategi ketahanan pangan pada 2026 dapat berjalan lebih baik,” ujar Brigjen Langgeng.
Dalam program ini, Polri berperan ganda sebagai fasilitator permodalan sekaligus pelindung harga petani. Di sektor hulu, Polri menjembatani kelompok tani jagung untuk mengakses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh Himbara. Skema ini telah berjalan di sejumlah daerah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, guna mendukung penanaman dan perluasan lahan jagung.
Senior Vice President BRI yang mewakili Himbara, Danang Andi Wijanarko, menyatakan kesiapan perbankan dalam mendukung program tersebut.
“BRI pada 2026 menyiapkan plafon KUR Mikro sebesar Rp180 triliun untuk sektor pertanian, termasuk pengembangan ekosistem jagung,” jelasnya.
Sementara di sektor hilir, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan menjaga stabilitas harga guna memutus mata rantai tengkulak yang kerap membeli hasil panen dengan harga rendah. Upaya ini dilakukan melalui sinergi dengan Perum Bulog yang akan menyerap jagung petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Fokus kami memastikan harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Dibeberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini telah mendorong harga pembelian mencapai Rp6.400 per kilogram,” ungkap Brigjen Langgeng.
Untuk tahun 2026, Bulog menargetkan penyerapan jagung hingga 1 juta ton sebagai cadangan pangan pemerintah, dengan harga patokan Rp6.400 per kilogram sesuai ketentuan internal Bulog.
Program terpadu ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi jagung nasional dan mengoptimalkan lahan tidur, tetapi juga mengurangi ketergantungan petani terhadap tengkulak. Dengan pendampingan manajerial dan akses permodalan yang memadai, petani diharapkan mampu mengelola usaha secara berkelanjutan, membayar kredit tepat waktu, dan meningkatkan kesejahteraan.
Melalui kolaborasi multipihak ini, Polri menegaskan komitmennya dalam memperkuat kemandirian pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani jagung di seluruh Indonesia. (Hera)
