JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar diskusi bersama jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Indonesia terkait penyusunan transformasi organisasi dan tata kerja (OTK) Kantah.
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menekankan pentingnya transformasi dilakukan melalui pendekatan berbasis kewilayahan.
“Bagaimana kemudian BPN dapat bekerja lebih efektif di tengah kompleksitas wilayah Indonesia yang sangat beragam, sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik agar tetap maksimal,” ujar Wamen Ossy dalam rapat daring, Senin (11/5/2026).
Saat ini, struktur organisasi Kantah dibangun dengan pendekatan tematik, yakni pembagian seksi berdasarkan fungsi layanan dan aspek teknis. Struktur tersebut meliputi Seksi Survei dan Pemetaan, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, serta Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.
Dalam tahap awal perumusan transformasi organisasi ini, Wamen Ossy meminta seluruh jajaran melakukan kajian secara matang dan mendalam agar mampu menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat yang lebih cepat, tepat, dan responsif. Ke depan, Kantah diharapkan lebih adaptif terhadap dinamika wilayah tanpa mengesampingkan aspek teknis.
“Persoalan di lapangan justru muncul dalam konteks wilayah tertentu. Misalnya, ada kawasan yang berkembang cepat karena investasi sehingga muncul kebutuhan sertipikasi, penataan ruang, hingga potensi sengketa. Saat ini, OTK kita lebih menitikberatkan pada penguasaan fungsi dan teknis. Pendekatan wilayah diharapkan dapat memperkuat penguasaan lapangan serta pemahaman terhadap dinamika wilayah kerja,” jelas Wamen Ossy.
Kepada para Kepala Kanwil BPN Provinsi, Kepala Kantah Kabupaten/Kota, dan seluruh jajaran yang mengikuti rapat daring tersebut, Wamen Ossy juga memaparkan sejumlah manfaat dari penerapan OTK berbasis wilayah. Diantaranya, memperkuat pemahaman kondisi lapangan, memperbaiki rentang kendali organisasi, meningkatkan deteksi dini persoalan pertanahan, serta mendukung integrasi layanan berbasis data digital dan spasial.
“Kita sedang menuju layanan pertanahan modern berbasis digital dan spasial. Penanganannya tidak lagi sektoral, melainkan harus menyeluruh. Tidak hanya urusan pengukuran atau pendaftaran semata, tetapi semua pihak harus memahami kondisi wilayah sehingga penguasaan wilayah menjadi penting,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyoroti pentingnya kejelasan pembagian tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN hingga ke daerah, baik di Kanwil maupun Kantah. Menurutnya, spesialisasi kerja, koordinasi antarfungsi, dan rantai komando yang terstruktur menjadi kunci dalam mendukung transformasi pelayanan.
“Struktur organisasi menentukan jalannya proses pelayanan publik kepada masyarakat. Harapannya, kita dapat memberikan pelayanan terbaik dengan kualitas yang terjamin, sekaligus mendukung pengembangan SDM untuk memenuhi tujuan tersebut,” pungkas Sekjen ATR/BPN. (*)
