CIKEAS, BERITAANDALAS.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri Rapat Kerja (Raker) Lembaga Advokasi dan Koordinasi Penanggulangan Bencana Majelis Ulama Indonesia (LAK-PB MUI), Jumat (1/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya keseimbangan dalam sistem perencanaan penanggulangan bencana di Indonesia.
“Jika perencanaannya kuat, tetapi implementasi dan pendanaannya lemah, maka hasilnya tidak akan optimal,” ujar Nusron Wahid di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN, Cikeas, Jawa Barat.
Sejalan dengan tema Raker, ‘Membangun Sistem Penanggulangan Bencana: Sinergi, Cepat, dan Tangguh’, Nusron menggarisbawahi pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Ia mendorong setiap lembaga untuk bekerja sesuai dengan fokus dan keunggulan masing-masing.
“Dalam penanggulangan bencana, selain perencanaan, hal pertama yang perlu diperkuat adalah pelatihan SDM,” tegasnya.
Dihadapan para pengurus MUI, Nusron yang juga menjabat sebagai Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana menjelaskan tahapan penanganan bencana, mulai dari evakuasi, tanggap darurat, hingga pemulihan dan rehabilitasi.
“Bencana itu memiliki tahapan, yakni evakuasi, tanggap darurat, serta recovery dan rehabilitasi,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, menekankan bahwa kondisi geografis Indonesia yang berada di jalur cincin api Pasifik menjadikan tingkat kerawanan bencana sangat tinggi.
“Kita ketahui Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga tingkat potensi bencana sangat tinggi,” ujarnya.
Melalui dukungan Kementerian ATR/BPN, MUI berharap dapat berkontribusi dalam membantu pemerintah mengatasi berbagai persoalan kebencanaan, khususnya terkait banjir, longsor, cuaca ekstrem, serta bencana geologi seperti tsunami.
Diakhir kegiatan, dilakukan penyerahan atribut dari Ketua LAK-PB MUI, Hasan Basri Sagala, kepada Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid. Raker tersebut juga dihadiri Bendahara Umum MUI, Misbahul Ulum, beserta jajaran pengurus lainnya. (*)
