Beranda Nasional Cegah Penyalahgunaan, Pengambilan Sumpah Jadi Tahapan Penting Penerbitan Sertipikat Pengganti

Cegah Penyalahgunaan, Pengambilan Sumpah Jadi Tahapan Penting Penerbitan Sertipikat Pengganti

16
0
BERBAGI

JAKARTA, BERITAANDALAS.COM – Masyarakat yang kehilangan sertipikat tanah perlu mengajukan permohonan penerbitan sertipikat pengganti melalui Kantor Pertanahan (Kantah). Dalam proses tersebut, terdapat tahapan penting yang wajib dilalui, yakni pengambilan sumpah oleh pemegang hak di hadapan Kepala Kantah atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pengambilan sumpah diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum pemohon atas kebenaran informasi kehilangan sertipikat.

“Pengambilan sumpah merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum pemohon atas kebenaran keterangan mengenai kehilangan sertipikat. Tahapan ini penting untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak dan pihak lain yang berkepentingan,” jelas Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Menurut Asnaedi, mekanisme tersebut diperlukan untuk mengantisipasi permohonan yang didasarkan pada keterangan tidak benar. Sebagai contoh, sertipikat dinyatakan hilang, padahal dokumen tersebut masih berada dalam penguasaan pihak lain berdasarkan hubungan hukum tertentu.

Selain pengambilan sumpah, penerbitan sertipikat pengganti karena hilang juga harus melalui tahapan pengumuman. Langkah ini bertujuan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menyampaikan keberatan. Sesuai ketentuan, keberatan dapat diajukan dalam jangka waktu 30 hari sejak pengumuman diterbitkan. Apabila terdapat keberatan yang dinilai beralasan, hal tersebut dapat menjadi dasar penolakan penerbitan sertipikat pengganti.

Asnaedi menegaskan, hilangnya dokumen fisik sertipikat tanah tidak serta-merta menghapus hak seseorang atas tanah tersebut. Penerbitan sertipikat pengganti pada dasarnya bertujuan menyediakan kembali dokumen tanda bukti hak yang sah, dengan tetap memperhatikan data pendaftaran tanah serta hak dan kepentingan pihak lain.

Sertipikat pengganti tidak hanya dapat diterbitkan karena hilang, tetapi juga apabila dokumen mengalami kerusakan, misalnya akibat rayap, kebakaran, atau banjir. Proses penerbitannya tetap harus memenuhi persyaratan sesuai dengan kondisi sertipikat.

Sementara itu, bagi pemegang Sertipikat Elektronik, kehilangan salinan cetak tidak berarti hilangnya data sertipikat. Data tersebut tetap tersimpan dalam sistem pendaftaran tanah sehingga pemegang hak dapat mengakses atau memperoleh kembali salinannya sesuai ketentuan layanan Sertipikat Elektronik.

Kepada masyarakat yang sertipikat tanahnya hilang atau rusak, Asnaedi mengimbau agar segera mengurus penerbitan sertipikat pengganti melalui Kantah.

“Jangan ragu mengurus sendiri sertipikat tanah. Kementerian ATR/BPN menyediakan layanan resmi untuk membantu masyarakat memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanahnya,” pungkas Asnaedi. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here