OGAN KOMERING ILIR, BERITAANDALAS.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Komering Ilir (OKI) kembali menunjukkan komitmennya dalam upaya memulihkan kerugian keuangan negara. Melalui Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus), Kejari OKI melaksanakan eksekusi pembayaran uang pengganti sebesar Rp730,5 juta dalam perkara tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah Panwaslu Kabupaten OKI tahun anggaran 2017–2018.
Eksekusi tersebut dilaksanakan pada Kamis (19/11/2026), berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
Dalam perkara tersebut, terdapat dua terpidana, yakni Ihsan Hamidi dan Hadi Irawan. Keduanya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kepala Kejaksaan Negeri OKI I Gede Widhartama SH MH melalui Kepala Seksi Intelijen Kejari OKI Agung Setiawan SH MH menjelaskan, bahwa seluruh dana hasil eksekusi tersebut langsung disetorkan ke kas negara melalui Bendahara Penerimaan Kejari OKI.
Proses penyetoran dilakukan melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Kayuagung ke rekening RPL 014 Kejari Ogan Komering Ilir untuk dana sitaan Kejari OKI.
“Langkah ini dilakukan guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara,” ujar Agung.
Menurut Agung, pembayaran uang pengganti tersebut juga mencerminkan iktikad baik serta sikap kooperatif dari pihak keluarga terpidana. Sikap tersebut dinilai turut mendukung upaya pemulihan kerugian keuangan negara sekaligus memperlancar pelaksanaan tugas jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan.
Lebih lanjut, Agung menegaskan bahwa penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman badan. Kejari OKI juga menaruh perhatian serius terhadap upaya penyelamatan dan pengembalian aset negara atau asset recovery.
“Dana yang berhasil dikembalikan ini diharapkan dapat kembali dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir,” jelasnya.
Melalui eksekusi tersebut, dia menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi hingga tuntas.
“Penegakan hukum tidak hanya berhenti pada penjatuhan vonis, tetapi juga harus diwujudkan melalui pemulihan kerugian keuangan negara secara nyata,” pungkasnya. (Ludfi)




































